Muratara,SuaraMetropolitan – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa tidak boleh hanya bersifat seremonial. Hal itu disampaikannya saat meninjau Posbakum di Desa Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, Minggu (24/8/2025).
“Posbakum ini harus berfungsi. Tujuannya jelas, untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat agar mereka paham hak dan kewajiban,” ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, sejak awal Pemprov Sumsel telah mendorong gerakan sadar hukum dengan melibatkan desa sebagai garda terdepan. Dengan adanya Posbakum, masyarakat bisa mendapatkan informasi hukum lebih mudah tanpa harus pergi jauh.
“Dengan adanya Posbakum, warga tidak perlu jauh-jauh mencari informasi. Semua bisa diakses di desa mereka sendiri,” jelasnya.
Baca juga: Bedah Rumah di 11 Ulu: Warga Miskin Lumpuh Gigit Jari, Yang Nyaman Justru Ketiban Rezeki
Sumsel, kata Herman Deru, menjadi provinsi pelopor yang berhasil membentuk Posbakum di seluruh desa dan kelurahan. Saat ini tercatat sebanyak 3.258 Posbakum telah berdiri dan siap melayani masyarakat.
“Setiap desa punya pengacara desanya, ada paralegal nya. Ini cara kita membangun masyarakat yang sadar hukum,” katanya.
Untuk itu, ia meminta kepala desa agar mengoptimalkan peran Posbakum dan aktif mensosialisasikan kepada warga.
“Kades harus aktif menginformasikan kepada warganya bahwa Posbakum ini ada dan siap membantu,” tegasnya.
Baca juga: Tugu Air Mancur Modern Segera Hadir di Titik Nol Palembang, Rampung Akhir Tahun 2025
Lebih jauh, Herman Deru menekankan bahwa Posbankum juga berfungsi sebagai mediator penyelesaian sengketa di tingkat desa sehingga permasalahan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat dan damai.
“Ini penting agar persoalan tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan di tingkat desa,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga menyiapkan sepuluh kepala desa untuk mengikuti lomba nasional sebagai juru damai. Menurut Herman Deru, hal ini menjadi bukti nyata komitmen Sumsel dalam membangun desa yang peduli hukum.
“Kita ingin desa tidak hanya kuat di pembangunan fisik, tapi juga menjadi pusat penyelesaian masalah hukum,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Muratara beserta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program Posbakum.
“Posbakum sudah ada, tinggal kita semua memastikan agar berjalan aktif dan bermanfaat untuk masyarakat,” tutupnya. (*)
