Palembang,SuaraMetropolitan Berdasarkan temuan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sumsel adanya dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
Dalam temuan Ombudsman sebanyak 911 siswa yang seharusnya tidak lulus justru lulus pada Aplikasi ppdbsumsel sehingga terancam di anulir.
Dengan demikian, Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. Anita Noeringhati menyebut kejadian tersebut yang paling bertanggung jawab dialah Dinas Pendidikan provinsi Sumsel.
Baca juga: Siap-siap! 911 Orang CPDB Sumsel se-kota Palembang Lulus Jalur Prestasi Terancam di Anulir
“Terkait temuan Ombudsman kita sudah menyerahkannya kepada mereka maka perlu duduk bersama yang paling bertanggung jawab adalah Diknas”, katanya saat diwawancarai, Selasa (02/07/2024).
Karena, kata Anita, Diknas sebagai pelaksana dan PPDB ini terjadi setiap tahun artinya bagaimana persiapan mereka, mulai dari sosialisasi hingga bentuk antisipasi apa yang bakal terjadi.
“Bagaimana Diknas sudah memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, bagaimana Diknas mempersiapkan SDM-nya dengan sistem ini untuk penerimaan PPDB ini karena apa jangan sampai PPDB ini setiap tahun terjadi tapi saya yang jadi bulan-bulanan masyarakat,”ujar Anita yang juga di juluki Singa Betina di Parlemen ini.
Baca juga: Komentari Hasil Temuan Ombudsman, K MAKI: Potensi Pidana Korupsi dan Kejahatan HAM
Menurutnya, Penerapan Permendikbud no 1 tahun 2021 belum cocok di terapkan di provinsi Sumsel, walaupun beberapa provinsi sudah berhasil. Karena masih banyak sekali aduan masyarakat yang masuk ke DPRD.
