Palembang,SuaraMetropolitan – Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, menyoroti pemberitaan yang beredar terkait proses seleksi Direksi Perumda Air Minum Tirta Musi Palembang yang tidak menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat administrasi.
Ali menilai langkah tersebut tidak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, terlebih posisi direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan aset publik dan pelayanan masyarakat.
“Itu wajib, itukan BUMD, perusahaan milik daerah,” tegas Ali Subri, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Panitia Umumkan Hasil UKK Calon Direktur Umum dan Keuangan Tirta Musi Palembang
Baca juga: Direktur Umum Perumda Tirta Musi Gagal UKK, Publik Bertanya: Ini Seleksi atau Skenario?
Menurutnya, Tirta Musi merupakan salah satu BUMD penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kota Palembang, sehingga penerapan syarat LHKPN menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
“BUMD penyumbang PAD terbesar untuk Kota Palembang. Mengapa sampai LHKPN ini tidak dijadikan syarat? Memang seharusnya tetap ada,” ujarnya.
Ali menambahkan, jabatan direksi di BUMD juga tergolong jabatan politis yang semestinya memiliki standar keterbukaan yang tinggi, sama halnya dengan pejabat publik lainnya.
Baca juga: Feri Kurniawan Menilai Hasil UKK Tirta Musi Pertunjukan Sarat Kepentingan Politik di BUMD Palembang
Baca juga: K-MAKI Sindir Pemkot Palembang, Seleksi Direksi Tirta Musi Tanpa LHKPN Dianggap Langkah Mundur
“Yang jelas harus, karena BUMD itu termasuk jabatan politis. Kami di DPRD saja melampirkan LHKPN, apalagi itu BUMD,” katanya menegaskan.
Ia menilai, keputusan untuk tidak menjadikan LHKPN sebagai syarat seleksi bukan hanya langkah yang tidak tepat, tetapi juga menimbulkan kesan tidak adil.
“Tidak fair,” tegas ketua DPD Partai NasDem kota Palembang ini.
