Palembang,SuaraMetropolitan – Persoalan aset lahan yang selama bertahun-tahun melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) akhirnya menemukan titik temu.
Kesepakatan bersejarah ini diresmikan melalui penandatanganan langsung oleh Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dan Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., MS.,(NSSS) di Griya Agung, Rabu (13/8/2025).
Langkah tersebut mengakhiri masalah administrasi yang sempat membelit sejak era kepemimpinan gubernur sebelumnya, sekaligus membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan di Bumi Sriwijaya.
Gubernur Herman Deru menyebut capaian ini sebagai “solusi dari satu sumbatan masalah” yang selama ini menghambat berbagai program strategis.
“Ini bukan hanya masalah Pemprov, tapi masalah administrasi yang kini mulai terurai. Khususnya dengan TNI Angkatan Udara, akselerasi mengenai sistem administrasi aset ini sudah terpenuhi dalam satu tahapan,” tegasnya.
Baca juga: Kas Daerah Aman, Temuan BPK di Bagian Protokol Tuntas Dibayar Lunas
Dengan status hukum yang kini jelas, Pemprov memiliki ruang gerak lebih luas untuk menggarap sejumlah proyek prioritas, mulai dari sektor pendidikan, keagamaan, hingga fasilitas umum. Salah satu yang akan merasakan dampak langsung adalah Asrama Haji, yang sebelumnya sempat tertunda pengembangannya.
Herman Deru juga memberi arahan tegas kepada Sekretaris Daerah agar segera menindaklanjuti kesepakatan ini.
“Saya minta untuk disegerakan. Jangan sampai tertunda karena administrasi kita juga menjadi tidak benar,” ujarnya, sambil menekankan pentingnya realisasi di lapangan, bukan sekadar di atas kertas.
Wakil Gubernur mendapat mandat khusus untuk mengawal implementasi kesepakatan ini agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Di pihak lain, Danlanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba menyambut positif kerja sama tersebut.
“Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Pemprov, tetapi juga bagi TNI AU, dalam upaya penataan dan pemanfaatan aset secara optimal,” ungkapnya.
Adapun beberapa aset strategis yang masuk dalam perjanjian ini meliputi Asrama Haji, Kantor BPBD Sumsel, serta rumah eks Dinas Perhubungan yang rencananya dialihfungsikan menjadi perumahan anggota TNI AU. Dengan kepastian status aset ini, percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik di Sumsel diharapkan segera terealisasi.
