Jakarta,SuaraMetropolitan – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengingatkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) tidak dijadikan sekadar proyek jangka pendek yang bermuatan politik, apalagi menjelang tahun pemilu.
Pernyataan ini disampaikan Yahya menyusul permintaan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun yang diajukan BGN untuk pelaksanaan program MBG tahun 2026. Dengan tambahan tersebut, total anggaran yang diminta mencapai Rp335 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp217 triliun.
“Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Yahya melalui rilis, Senin (14/7/2025).
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa solusi jangka panjang atas masalah gizi di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pembagian makanan, melainkan harus menyasar pada isu-isu mendasar seperti rendahnya edukasi gizi, keterbatasan akses pangan sehat dan terjangkau, serta minimnya literasi nutrisi di sekolah-sekolah.
Usulan tambahan anggaran ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7). Dadan menyebutkan, anggaran sebesar Rp335 triliun diperlukan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima program, dengan kebutuhan operasional MBG mencapai Rp25 triliun per bulan.
Yahya menyatakan, DPR akan terlebih dahulu membahas secara mendalam usulan tersebut sebelum mengambil keputusan.
Baca juga: Prana Putra Sohe: Jika Atlet Bisa Dinaturalisasi, Kenapa Mahasiswa Palestina Tidak?
“Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR,” ucapnya.
Menurut Yahya, pelaksanaan MBG harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat sistem gizi nasional secara menyeluruh, bukan sekadar sebagai proyek distribusi makanan massal.
“Tetapi juga harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek,” jelasnya.
Yahya juga menekankan perlunya pendekatan transformasional yang berkelanjutan. Ia menilai program MBG harus diarahkan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, serta membangun kesadaran gizi sejak dini.
“Program MBG adalah program mulia, namun anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, tetapi untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” tegas Yahya.
Ia pun menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program tidak bergantung pada model logistik terpusat semata.
Baca juga: Sekolah Rakyat Dinilai Efisien, Tapi Status Guru Masih Menggantung
“Perlu pemberdayaan para ibu dan komunitas keluarga dalam menyusun pola konsumsi rumah tangga berbasis gizi. Kemudian, kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, dan kader kesehatan sebagai garda terdepan dalam edukasi gizi,” lanjutnya.
Yahya juga menilai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pemantauan status gizi anak sebagai indikator keberhasilan program.
“Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural,” katanya.
“Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari ‘memberi makan’ menjadi ‘mendidik gizi’,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Yahya mengingatkan agar pelaksanaan program ini diawasi secara ketat dan terbuka, tidak hanya oleh lembaga negara seperti BPK, tetapi juga oleh publik.
“Anggaran sebesar ini harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Bukan hanya audit oleh BPK, tetapi juga pelibatan masyarakat, akademisi, dan media dalam mengawasi jalannya program,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.
“Ke depan, Komisi IX DPR akan terus mengawal agar MBG tidak menjadi kebijakan simbolik atau proyek jangka pendek menjelang tahun politik, melainkan menjadi kebijakan negara yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, keadilan pangan, dan pembangunan manusia yang sehat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
