Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi mengantongi sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) seluas 59,95 hektare untuk pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Sumsel kepada Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, pada Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumsel Tahun 2025, Rabu (27/8/2025).
Gubernur Herman Deru menyebut penyerahan HPL menjadi momentum penting dalam percepatan pembangunan pelabuhan strategis tersebut.
“Ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan pelabuhan bukan sekadar wacana. Legalitas lahan merupakan syarat utama untuk melanjutkan tahapan konstruksi,” tegasnya.
Baca juga: Dishub Palembang Copot Stiker Sisa Pilkada di Angkot, Lima Kendaraan Ditindak
Ia menambahkan, Pelabuhan Tanjung Carat akan berperan besar dalam meningkatkan daya saing perekonomian daerah. “Pelabuhan ini akan menjadi pintu gerbang ekspor bagi komoditas unggulan Sumsel seperti karet, sawit, dan batubara,” jelasnya.
Menurut Herman Deru, hadirnya pelabuhan samudera ini akan mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di luar provinsi sekaligus menekan biaya logistik. “Efisiensi biaya distribusi akan membuat Sumsel lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Selain memperkuat konektivitas logistik, proyek Tanjung Carat juga diharapkan menarik investasi baru di sektor industri, transportasi, dan jasa. “Dengan infrastruktur pelabuhan, akan tercipta kawasan ekonomi baru yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambah Gubernur.
Baca juga: Baznas Awards 2025, Palembang Jadi Contoh Pengelolaan Zakat Tepat Sasaran
Penyerahan sertifikat HPL ini dilakukan bersamaan dengan Rakor GTRA yang membahas reforma agraria dan penataan ruang. Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengajak pemda kabupaten/kota turut memberi dukungan konkret.
“Jangan hanya menunggu program pusat. Pemda harus aktif mengawal perencanaan tata ruang yang mendukung konektivitas,” tegasnya.
Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati, menjelaskan bahwa rakor tahun ini mengangkat tema “Merajut Akselerasi Reforma Agraria serta Pembangunan Berkelanjutan melalui SDM Unggul, Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Konektivitas Digital Menuju Kemandirian di Provinsi Sumatera Selatan.”
Acara ini juga dihadiri Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI, Sekda Sumsel, serta jajaran OPD terkait. Kehadiran mereka menandakan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Sumsel.
Dengan kepastian hukum atas lahan, proyek Pelabuhan Samudera Tanjung Carat kini memasuki fase penting. “Kami akan pastikan pelabuhan ini selesai sesuai target agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkas Herman Deru. (*)
