Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya pada sektor layanan kesehatan dan ruang publik. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat menerima audiensi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Selatan di ruang Setda Kota Palembang, Selasa (13/1/2026).
Aprizal menyampaikan bahwa visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang untuk menghadirkan Palembang Sehat serta ruang publik yang inklusif terus berjalan dengan progres yang positif, meskipun proses pembangunan masih terus berlanjut.
“Pemkot Palembang berkomitmen penuh terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Seluruh pembangunan, terutama fasilitas pelayanan publik, wajib memperhatikan standar ramah disabilitas karena pembangunan kota ini adalah untuk semua warga,” ujar Aprizal.
Saat ini, lanjutnya, Kota Palembang telah memiliki enam puskesmas ramah disabilitas. Pada tahun 2026, Pemkot menargetkan peningkatan jumlah tersebut menjadi 15 puskesmas dari total 42 puskesmas yang ada. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada HWDI Sumsel yang selama setahun terakhir aktif mendampingi pemerintah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publik serta fasilitas kesehatan agar semakin inklusif.
Baca juga: Palembang Jadi Pionir di Sumbagsel, Bentuk Forum Kepatuhan Asuransi Ketenagakerjaan
Sementara itu, Technical Assistant Mitra HWDI Sumsel, Ninik Handayani, mengungkapkan bahwa sinergi antara HWDI dan Dinas Kesehatan Kota Palembang telah memberikan dampak nyata. Salah satunya melalui keterlibatan HWDI dalam pembangunan Puskesmas Ramah Disabilitas yang baru saja diluncurkan di Puskesmas Basuki Rahmat.
“Kami melakukan audit sosial di enam puskesmas percontohan dan melihat perubahan signifikan, khususnya pada aksesibilitas infrastruktur yang mencapai 60 persen di Puskesmas Basuki Rahmat,” jelas Ninik.
Meski demikian, Ninik mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya akses jalan dan trotoar yang belum sepenuhnya mendukung mobilitas penyandang disabilitas, serta peningkatan kualitas interaksi layanan kepada pasien yang masih perlu diperkuat.
HWDI pun berharap ke depan seluruh 42 puskesmas di Kota Palembang dapat menjadi puskesmas ramah disabilitas, tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dari aspek layanan mental dan psikososial agar penyandang disabilitas merasa nyaman dan dihargai.
Baca juga: Satpol PP Dijaga Satpam? Logika APBD Kota Palembang Dipertanyakan
Ketua HWDI Sumsel, Hikma Miliani, turut menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan sikap terbuka Pemkot Palembang bersama Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti hasil audit sosial yang dilakukan selama satu tahun terakhir.
“Alhamdulillah, banyak perubahan nyata, mulai dari perbaikan toilet, akses kursi roda, hingga peningkatan kualitas pelayanan. Bahkan, dari awalnya hanya enam puskesmas, kini Dinkes menargetkan 42 puskesmas ramah disabilitas,” ungkap Hikma.
Ia juga menyoroti komitmen Dinas Kesehatan Kota Palembang yang mendorong pelatihan interaksi bagi tenaga kesehatan terhadap lima ragam disabilitas, meliputi disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual.
Berkat percepatan tersebut, Palembang dinilai sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik secara nasional dalam pemenuhan layanan kesehatan ramah disabilitas.
“Palembang dinilai sangat gesit dan progresif. Perubahannya cepat dan nyata. Ini membanggakan,” pungkas Hikma.
