Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang memastikan bahwa 60 peserta didik yang diberangkatkan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 01 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, M. Raimon Lauri, S.STP., M.Si., mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
“Anak-anak yang dikirim untuk Sekolah Rakyat memang anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden Prabowo melalui Kemensos untuk anak-anak yang berada pada Desil 1 dan Desil 2, tetapi tetap melihat kuota yang tersedia,” kata Raimon, saat di wawancarai SuaraMetropolitan Minggu (9/8/2026).
Ia menjelaskan, Kota Palembang saat ini belum memiliki Sekolah Rakyat sendiri sehingga para peserta didik masih mengikuti pendidikan di Kabupaten OKI. Namun, pihaknya optimistis dalam waktu dekat Palembang akan memiliki Sekolah Rakyat permanen.
“Insyaallah dalam waktu dekat Sekolah Rakyat ada di Kota Palembang, artinya tidak lagi dititipkan di OKI karena Kota Palembang sudah memiliki Sekolah Rakyat sendiri,” ujarnya.
Baca juga: Konten Kunjungan Plt Kadishub Palembang ke Dermaga 7 Ulu Tuai Sindiran, DPRD: “Besak Kelakar”
Terkait proses seleksi, Raimon menegaskan bahwa penentuan peserta dilakukan secara bertahap dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan, serta data masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang kemudian divalidasi.
“Tidak ada standar nilai. Prioritasnya Desil 1 terlebih dahulu. Kalau kuota belum terpenuhi, baru ditambah dari Desil 2. Misalnya menerima 121 siswa, jika Desil 1 sudah memenuhi kuota, maka tidak perlu Desil 2. Tetapi jika masih kurang, maka ditambah dari Desil 2,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga menjadi pertimbangan utama dalam program tersebut. Seorang anak tetap dapat menjadi peserta meskipun rumah yang ditempati terlihat layak, namun ternyata hanya menumpang dan orang tuanya bekerja serabutan.
“Misalnya rumah agak bagus tetapi numpang, orang tuanya tidak mampu bekerja serabutan. Itu upaya pemerintah agar orang tuanya tidak perlu memikirkan biaya sekolah,” katanya.
Raimon juga menegaskan bahwa seluruh biaya pendidikan peserta Sekolah Rakyat ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Kota Palembang hanya bertugas menyiapkan dan mengusulkan calon peserta didik.
Baca juga: Sumsel Punya 1,4 Juta Hektare Gambut, Herman Deru Ingatkan Pentingnya Pencegahan Karhutla
“Seluruh biaya dibebankan ke APBN. Kota Palembang hanya menyediakan siswa-siswinya saja,” tegasnya.
Mengenai pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang, Raimon menyebut prosesnya saat ini masih menunggu penyelesaian administrasi terkait lahan yang merupakan aset Lanud Sri Mulyono Herlambang.
“Tolong doakan, saat ini sedang pelimpahan surat karena ini aset Lanud Sri Mulyono Herlambang. Kemensos sudah menyurati Kasau, dan kita menunggu balasan surat dari Kasau. Insyaallah Sekolah Rakyat Kota Palembang akan dibangun pada tahap 3, kita yang ke-70, insyaallah tahun ini,” ungkapnya.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang dapat segera terealisasi karena dinilai sangat membantu masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.
“Sekolah ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya,” pungkas Raimon.
