Pangkalan Balai,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan konflik sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah. Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memastikan kondisi wilayah tetap aman dan kondusif.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Kantor Sekretaris Daerah Banyuasin, Selasa (10/11/2026).
Mengusung tema “Sinergitas Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas Wilayah”, rapat ini menjadi wadah memperkuat komunikasi dan kerja sama antar instansi dalam mendeteksi serta mengantisipasi berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, mengatakan bahwa meskipun kondisi konflik di wilayah Banyuasin relatif terkendali, potensi gangguan keamanan dan konflik sosial tetap harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, seluruh unsur pemerintah dan aparat terkait perlu meningkatkan kesiapsiagaan serta kepekaan dalam membaca perkembangan situasi di tengah masyarakat.
Terlebih, tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks. Mulai dari persoalan ketahanan ekonomi, penyalahgunaan narkoba, hingga penyebaran informasi bohong atau hoaks melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan dan memicu konflik sosial.
“Sebagai aparatur negara, kita harus selalu siap dan peka terhadap berbagai potensi permasalahan yang berkembang. Deteksi dini dan respons cepat menjadi hal penting agar setiap informasi maupun indikasi gangguan dapat ditindaklanjuti secara tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Erwin juga menekankan perlunya keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan unsur terkait dalam memperkuat koordinasi serta melakukan pemantauan kondisi wilayah secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar setiap perkembangan situasi mendapat perhatian bersama sehingga potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi, ketahanan pangan, stabilitas harga kebutuhan pokok, konflik sosial dan pertanahan, penyalahgunaan narkoba, serta penyebaran hoaks dan isu provokatif di tengah masyarakat.
Baca juga: Kerja Sama Tiga Lembaga, Palembang Siapkan Penerapan Pidana Kerja Sosial
Selain membahas berbagai potensi kerawanan, pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi sekaligus evaluasi perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banyuasin.
Seluruh anggota tim diharapkan meningkatkan komunikasi lintas sektoral, mengidentifikasi wilayah rawan, serta menyiapkan langkah antisipasi dan pencegahan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini bersama perangkat daerah dan unsur terkait akan memperkuat pemantauan wilayah secara berkala. Koordinasi juga ditingkatkan hingga tingkat kecamatan dan desa, disertai evaluasi terhadap pelaksanaan kewaspadaan dini.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penyusunan rencana aksi akhir tahun 2026 serta penguatan program dan strategi dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan pada 2027.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin Aminuddin, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin Indah Deryane, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sultan Alrasyid, perwakilan Kejaksaan Negeri Banyuasin, Polres Banyuasin, Kodim 0430/BA, serta unsur masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. (*)
