Palembang,SuaraMetropolitan – Dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) semakin menguatkan kesiapan Kota Palembang untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kesiapan tersebut mencuat usai pertemuan antara Sekretaris Daerah Kota Palembang, H. Aprizal Hasyim, dengan Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, di Kantor Kemensos, Rabu (1/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Kemensos memberikan apresiasi terhadap keseriusan Pemerintah Kota Palembang dalam mendukung implementasi Sekolah Rakyat. Palembang dinilai memiliki potensi besar sebagai kota strategis dalam pengembangan pendidikan berbasis pengentasan kemiskinan.
“Palembang ini salah satu kota yang cukup siap. Program Sekolah Rakyat di sini sudah mulai berjalan, bahkan menjadi perhatian karena menyasar langsung anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan,” ujar Robben Rico.
Meski mendapat dukungan, Kemensos tetap menekankan pentingnya percepatan penyelesaian aspek lahan dan administrasi. Kepastian status lahan yang “clear and clean” menjadi hal krusial agar proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan gagasan Presiden untuk menjamin hak pendidikan seluruh anak bangsa, khususnya dari keluarga miskin dan rentan. Selain memberikan pendidikan gratis, program ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa secara menyeluruh.
Setiap siswa nantinya akan mendapatkan pembiayaan sekitar Rp4 juta per bulan yang mencakup kebutuhan makan, perlengkapan sekolah, hingga operasional tenaga pengajar. Fasilitas yang disiapkan pun ditargetkan setara dengan sekolah unggulan, bahkan mengacu pada standar seperti SMA Taruna Nusantara.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga miniatur pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Palembang Aprizal Hasyim menyatakan bahwa pemerintah kota siap mendukung penuh realisasi program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa lahan seluas sekitar 6,7 hektare telah dipersiapkan, termasuk rencana peningkatan infrastruktur pendukung.
“Kami punya semangat yang sama. Lahan sudah disiapkan, akses jalan akan diperbaiki, termasuk kelengkapan administrasi seperti AMDAL dan analisis lalu lintas,” ujarnya.
Pemkot Palembang menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen dapat dimulai pada Juni 2026. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan luas sekitar 6,9 hektare.
Baca juga: Nilai IPKD Pagar Alam Baru 61,20 Persen, OPD Diminta Tingkatkan Kinerja
Ia juga menjelaskan bahwa keterbatasan aset tidak menjadi hambatan, karena adanya dukungan dari pihak Lanud melalui skema pinjam pakai lahan sambil menunggu proses hibah diselesaikan.
Sekolah tersebut nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk seragam, akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, M. Raimon Lauri, AR menegaskan bahwa program ini difokuskan bagi masyarakat dalam kategori miskin ekstrem (Desil 1 dan 2), yang selama ini rentan putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
“Yang terpenting adalah tepat sasaran. Sekolah ini hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis,” katanya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat di Palembang diharapkan menjadi langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. (*)
