Palembang,SuaraMetropolitan – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru meminta Pemerintah Provinsi Sumsel dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel terus memperkuat kolaborasi, terutama dalam menghadapi tekanan fiskal dan memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel.
Pesan tersebut disampaikan Herman Deru saat mengukuhkan sekaligus memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Farid Firman, di Griya Agung Palembang, Senin (5/10/2026) siang.
Herman Deru menyampaikan selamat kepada Farid Firman yang dipercaya melanjutkan kepemimpinan BPKP Sumsel. Ia berharap hubungan antara BPKP dan pemerintah daerah yang telah terjalin selama ini dapat semakin diperkuat dalam suasana keakraban, namun tetap menjaga integritas masing-masing institusi.
“Selamat kepada Pak Farid Firman. Mari kita sambung silaturahmi ini dengan keakraban tanpa mengesampingkan integritas dari masing-masing satuan kerja yang kita pimpin,” ujar Herman Deru.
Menurut Herman Deru, BPKP memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menavigasi berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumsel sebelumnya yang telah membangun hubungan kerja dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel maupun pemerintah kabupaten dan kota.
“BPKP membantu menavigasi dalam setiap langkah kebijakan dan anggaran di pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sehingga kita akan terus berupaya menjadi penanggung jawab keuangan yang akuntabel,” katanya.
Baca juga: Mahasiswa Desak Herman Deru Evaluasi Diri Jika Tak Mampu Lindungi Warga dari Karhutla
Herman Deru menilai kolaborasi tersebut turut mendukung berbagai capaian pembangunan di Sumsel. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan, indeks pembangunan manusia hingga penurunan angka kemiskinan, menurutnya, merupakan hasil kerja bersama yang perlu terus dipertahankan.
“Kerja ini menjadi kerja yang tidak sia-sia disebabkan kita bekerja ada navigatornya. Ada BPKP, BPK, inspektur masing-masing. Dan tentu arah kebijakan ini tidak lepas dari nahkodanya, yakni masing-masing kepala daerah,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan kewenangan maupun kemampuan fiskal, Herman Deru meminta pemerintah daerah tetap mampu mencermati kondisi dan melakukan inovasi dalam menjalankan pembangunan.
Ia mengingatkan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti memenuhi harapan masyarakat yang telah dituangkan dalam RPJMD dan menjadi bagian dari kesepakatan bersama DPRD.
“Bukan saatnya untuk kita terus berkeluh kesah, sebab masyarakat tetap menantikan janji-janji yang tertuang di dalam RPJMD, di mana kesepakatan itu tergambar dalam MoU dengan DPRD masing-masing daerah,” tegasnya.
Kepada Farid Firman, Herman Deru berharap pengalaman yang dimiliki sebelumnya dapat menjadi modal untuk memahami kondisi fiskal daerah dan membantu mencari solusi terhadap berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang sekaligus penyamaan visi antara pemerintah daerah dan BPKP. Hal ini dinilai penting karena para kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam sehingga diperlukan ruang kolaborasi untuk menyatukan perspektif dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Baca juga: Proyek Rp385 Miliar Jalan, Kapasitas Kolam Retensi Simpang Polda Naik Jadi 30 Ribu Kubik
“Kita bisa satukan visi ini, bagaimana menjadi penanggung jawab keuangan yang selalu akuntabel dan pada akhirnya punya produk yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP RI, Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., berharap kolaborasi yang telah berjalan antara BPKP Sumsel dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus dilanjutkan.
Setya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Sumsel dan jajaran pemerintah daerah terhadap BPKP. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama yang telah dibangun oleh Kepala Perwakilan BPKP Sumsel sebelumnya.
“Kami ingin terus lanjut kolaborasinya dengan Forkopimda, instansi vertikal, Bank Indonesia, OJK dan semua pihak di sini,” ujarnya.
Setya mengakui tantangan dalam pengelolaan pemerintahan saat ini semakin berat, terutama dengan adanya tekanan fiskal. Karena itu, sinergi lintas lembaga diperlukan untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi kondisi tersebut.
Ia pun berkomitmen segera menyesuaikan diri dengan kondisi Sumsel dan memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Beda Medan, beda Palembang. Jadi saya yakin segera cocok dan kolaborasi. Tidak hanya formal untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Setya berharap BPKP dapat terus memberikan dukungan terhadap kemajuan Sumsel bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Kajati Sumsel Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M., Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya, serta para bupati dan wali kota se-Sumsel yang hadir.
