Palembang,SuaraMetropolitan – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sebanyak 154 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (15/1/2025). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan struktur birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumsel tersebut mencakup pejabat struktural dan fungsional dari berbagai jenjang eselon serta unit kerja di lingkungan Pemprov Sumsel.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pelantikan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan kinerja birokrasi agar lebih produktif dan berorientasi pada hasil nyata.
Baca juga: DPRD Palembang Dalami Polemik Satpol PP Dijaga Satpam
Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan bentuk kepercayaan dan penghargaan negara atas kinerja yang telah ditunjukkan. Amanah tersebut, menurutnya, harus dibuktikan melalui capaian kerja yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Herman Deru menegaskan bahwa dirinya menuntut kinerja yang menghasilkan produk serta inovasi, bukan sekadar rutinitas prosedural dan laporan administratif.
“Saya ingin ada target, ada estimasi, dan ada hasil yang bisa dirasakan. Yang saya nilai adalah capaian institusi, bukan sekadar proses,” tegasnya.
Baca juga: Wali Kota Pagar Alam Harapkan Pembangunan Jembatan Tebat Gheban Masuk Anggaran 2026
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan pembagian peran dalam pemerintahan, di mana Wakil Gubernur difokuskan pada fungsi pengawasan, sementara Sekretaris Daerah bertugas sebagai pengendali administrasi dan manajemen birokrasi. Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kinerja setiap perangkat daerah dalam merealisasikan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain kinerja, Herman Deru juga mengingatkan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kepatutan dalam bersikap sebagai aparatur negara, termasuk dalam etika, komunikasi, dan perilaku di ruang publik.
Ia turut menyoroti pentingnya menjaga keselarasan antara kinerja di dunia nyata dengan citra aparatur di ruang digital, agar kepercayaan publik terhadap birokrasi tetap terjaga.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Edward Candra, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (*)
