Palembang,SuaraMetropolitan
Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengusung tema “Model layanan pemerintah mengenai kemandirian Adikpas di LPKA”. bertempat di Kampus KPA Polsri 12 dan 13 Oktober 2023.
Program Matching Fund Vokasi (MFV) tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi anak yang tersandung masalah hukum yang akan diberikan pembinaan serta pendidikan melalui Politeknik negeri Sriwijaya agar Anak-anak yang tersandung hukum tetap mendapatkan pendidikan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil direktur bidang kerjasama Drs. Zakaria M.Pd dengan pemateri oleh Goyanto S.I.P.,M.Si koordinator pendidikan dan pengentasan Anak Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Anak dan Muhtar A.Md.IP.,SH.,M.Si Subkoordinator pelayanan anak Ditjenpas.
Baca juga : Empat Titik Wilayah Palembang Berpotensi Karhutla, Pemkot Palembang Dirikan Posko
Wakil Direktur Polsri Bidang Kerjasama Zakaria mengatakan bahwa dengan dilakukan FGD untuk penyusunan layanan publik dan model pelayanan publik ke pemerintah mengenai kementerian Adikpas di LPKA.
“Harapan kita agar narasumber ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan ini dan juga bermanfaat bagi lembaga khususnya di LPKA,”katanya.
Karena,kata Zakaria, Pihaknya selaku Perguruan tinggi memberikan pendidikan secara merata dimasyarakat termasuk Anak-anak yang sedang tersandung masalah.
“ini salah satu program kita untuk memberikan pembinaan terhadap anak-anak, dan mungkin mereka memerlukan sentuhan dari perguruan tinggi terkait pembelajaran dan sebagainya,”pungkasnya.
Sementara pemateri dari Ditjenpas Goyanto menyampaikan bahwa sebelum program tersebut dijalankan maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Akan tetapi, pihaknya menyambut dengan baik.
Baca juga : Tekan Inflasi Daerah, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Tinjau Operasi Pasar di Kabupaten OKI
“Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di LPKA harapan kami ke depannya juga bisa menjadi contoh bagi kampus yang lain. Dengan adanya, kolaborasi seperti ini dengan harapan anak-anak yang ada di LPKA mendapatkan binaan pendidikan dari Perguruan tinggi, Mengingat tempat kami sangat kekurangan baik itu Sarpras maupun SDM,”ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia kolaborasi dengan Polsri ini Tentunya nilai manfaatnya banyak seperti agar anak-anak yang sedang tersandung hukum ketika keluar tetap mendapatkan ilmu yang sama sehingga diterima dimasyarakat.
“Bagaimana ini arah anak-anak kita yang ada di dalam itu, mereka kedepannya memiliki skill sehingga mereka bisa mandiri mempertanggungjawabkan hidup mereka,”ucapnya.
Selain itu,kata dia, Salah satu cara mencegah hal serupa terjadi lagi, karena ketika mereka kembali lagi ke masyarakat dan terulang lagi maka Masyarakat juga yang akan rugi.
“Kalau anak-anak ini tidak ditangani dengan baik,kita khawatirkan begitu keluar terulang lagi kan masyarakat juga masyarakat juga yang dirugikan dengan anak-anak yang tidak tertangani dengan baik,”paparnya.
Baca juga : Tindaklanjuti Laporan Masyarakat, Petugas Gabungan Tertibkan PKL dan Jukir Liar
Sementara, Kepala LPKA kelas 1 Palembang melalui Kepala Seksi Pembinaan Albert Haryadi menyampaikan bahwa kegiatan dari Polsri ini pihaknya sangat menyambut baik.
“Kami menyambut baik di program ini otomatis banyak orang-orang yang tidak tahu seperti apa itu aku memberi pendidikan ataupun skill buat anak ketika mereka bebas. Karena mereka membutuhkan support dari lembaga-lembaga ataupun balai-balai latihan ataupun juga dari dosen-dosen yang mempunyai apa Pendidikan tentang kemandirian bagi anak. Jadi dengan dengan adanya kegiatan seperti ini kami berharap nantinya banyak lembaga pelatihan yang bisa membantu kegiatan untuk anak-anak kita menyiapkan skill di atas kita kelak kalau sudah bebas atau keluar dari LPKA,”ucapnya.
Sementara Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Sumsel Nindi Novita mengatakan bahwa pihaknya secara rutin memberikan kegiatan di LPKA kelas 1 Palembang seperti penguatan Fisiologis anak.
“Kita setiap Minggu memberikan pelatihan seperti konseling, keterampilan ,musik dan Pramuka setelah mereka mendapatkan pembinaan PKBI juga melakukan home visit,”katanya.
Dikatakannya, Pihaknya juga melakukan pemantauan bagi anak-anak bagaimana ia kembali ke masyarakat apakah mereka sudah diterima dengan baik atau masih di diskriminasi.
“Kami berharap PKBI si anak ini tidak lagi distigma dan diterima oleh keluarga masyarakat dan semua lingkungan,”harapnya. (Y)
