Jakarta,SuaraMetropolitan – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025) menyoroti ketidakseimbangan antara pajak yang disetor oleh industri pariwisata dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah.
Evita mengungkapkan keheranannya atas fakta bahwa sektor pariwisata mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp317 triliun, namun alokasi anggaran untuk Kementerian Pariwisata justru mengalami pemotongan sebesar Rp700 miliar.
“Pelaku usaha bayar pajak, wisatawan bayar pajak, tetapi hasil pajak itu tidak kembali penggunaannya. Bahkan anggaran Kementerian Pariwisata pun dipotong. Kemana hasil pajak itu?” ungkap Evita.
Menurutnya, industri pariwisata merasa dirugikan karena meskipun mereka menyumbang pendapatan besar ke negara, namun dana untuk promosi dan pengembangan sektor ini justru minim.
