Berita Daerah

Pangkas OPD dari 30 Jadi 22, Pemkab Banyuasin Konsultasi ke Kemendagri

×

Pangkas OPD dari 30 Jadi 22, Pemkab Banyuasin Konsultasi ke Kemendagri

Sebarkan artikel ini
Pemkab Banyuasin berkonsultasi dengan Kemendagri terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang memangkas jumlah organisasi perangkat daerah dari 30 menjadi 22.

Jakarta,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang memangkas jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari 30 menjadi 22.

Konsultasi tersebut berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kamis (15/10/2026), dipimpin Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., bersama sejumlah asisten dan perangkat daerah terkait.

Pertemuan ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2026 tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, termasuk dampak penataan kelembagaan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

Perampingan delapan OPD tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Meski demikian, perubahan struktur organisasi harus tetap memperhatikan kebutuhan pemerintahan serta memastikan program prioritas kepala daerah dapat berjalan tanpa hambatan.

Baca juga: Jelang Dicanangkan Presiden, Herman Deru Pastikan Kesiapan Koperasi Merah Putih

Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, menyampaikan bahwa konsultasi dengan Kemendagri diperlukan untuk memperoleh arahan agar pelaksanaan perubahan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan, efisiensi kelembagaan tidak boleh mengganggu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Penataan organisasi harus dilakukan secara tepat agar pelaksanaan program pembangunan, perencanaan, hingga penganggaran tetap berjalan selaras.

“Kami berharap melalui konsultasi ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendapatkan arahan yang jelas agar pelaksanaan perampingan OPD tetap berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai kebijakan efisiensi ini justru menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan program, perencanaan, maupun penganggaran daerah. Kami ingin semuanya tetap sinkron dan terstruktur,” ungkap Netta.

Perubahan struktur organisasi tersebut juga membawa konsekuensi terhadap pembagian urusan dan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta penetapan penanggung jawab program dan kegiatan. Penyesuaian turut diperlukan pada indikator kinerja dan target pembangunan daerah.

Baca juga: Ratu Dewa Dorong Pendataan Digital 114 Anak Sungai Palembang

Karena itu, perubahan SOTK perlu diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga implementasinya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kelvin, mengingatkan bahwa penataan dan perampingan OPD harus tetap mengacu pada visi dan misi kepala daerah serta mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.

Ia menekankan, perubahan kelembagaan tidak boleh mengurangi efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama OPD yang berperan strategis dalam mendukung program prioritas kepala daerah.

“Penataan dan perampingan organisasi perangkat daerah harus tetap mengacu pada visi dan misi kepala daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta efektivitas pelayanan publik. Jangan sampai perubahan struktur organisasi justru menghambat pelaksanaan program prioritas, pembangunan daerah, maupun pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penataan kelembagaan harus dilakukan secara cermat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegas Kelvin.

Tinggalkan Balasan

error: Maaf ya, kalau beritanya bagus di share saja.