Berita Daerah

PBB IGM Belum Dibayar, Bapenda Temukan Dana Investasi dan BOSP dalam Laporan Keuangan

×

PBB IGM Belum Dibayar, Bapenda Temukan Dana Investasi dan BOSP dalam Laporan Keuangan

Sebarkan artikel ini
Rapat koordinasi nasional yang digelar di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Rabu (18/11/2026).

Jakarta,SuaraMetropolitan – Pembahasan mengenai pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yayasan Indo Global Mandiri (IGM) di Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah persoalan dalam laporan keuangan yayasan tersebut.

Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Rabu (18/11/2026), Bapenda Kota Palembang memaparkan temuan terkait laporan keuangan IGM, termasuk dana investasi jangka panjang, penerimaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), hingga pembayaran PBB yang tidak tercatat.

Rapat dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, dan dihadiri sejumlah pihak terkait.

Dari Pemerintah Kota Palembang hadir Asisten III, Kepala Bapenda Dr. Hj. Jamiah Haryanti, S.H., M.H., Sekretaris Badan, jajaran Bapenda, serta Inspektorat Kota Palembang.

Pertemuan tersebut juga melibatkan Direktur Pendapatan Kemendagri, pihak IGM Marzuki Ali, perwakilan Kementerian Keuangan, APEKSI, APDASI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapenda DKI Jakarta, serta Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Polemik ini berkaitan dengan prinsip keadilan fiskal, yakni apakah sebuah yayasan pendidikan besar dapat memperoleh pengecualian PBB-P2, sementara 99 lembaga pendidikan swasta lainnya di Palembang tetap membayar pajak tersebut.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Prof. Budi, menilai permintaan pembebasan pajak tanpa kesediaan untuk diaudit merupakan hal yang wajar apabila mendapat penolakan dari pemerintah daerah.

Baca juga: Pakar Transportasi: Simulasi Dulu Sebelum Uji Coba Satu Arah AKBP Cek Agus, Jangan Menentang Alam

Menurutnya, status yayasan pendidikan tidak cukup menjadi dasar untuk memperoleh pengecualian pajak. Diperlukan bukti keuangan yang transparan serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyampaikan tiga persyaratan bagi yayasan pendidikan yang menginginkan perlakuan khusus.

Pertama, laporan keuangan yang telah diaudit wajib dipublikasikan, termasuk rincian alokasi sisa lebih selama empat tahun terakhir.

Kedua, rekening yayasan pendidikan harus dipisahkan secara absolut dari rekening unit usaha atau PT milik yayasan.

Ketiga, pengurus yayasan dilarang menerima honorarium tidak wajar.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Keuangan memberikan penegasan mengenai dasar hukum pengecualian PBB-P2.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengecualian hanya diberikan kepada lembaga yang “semata-mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.”

Baca juga: Pernah Gagal dan Tuai Kritik, Sistem Satu Arah Jalan AKBP Cek Agus di Palembang Bakal Kembali Diberlakukan

Kata “semata-mata” menjadi penekanan dalam penjelasan tersebut. Artinya, apabila yayasan masih memiliki aktivitas berorientasi keuntungan, unit usaha, atau mengelola dana investasi, maka persyaratan pengecualian tersebut dinilai tidak terpenuhi.

Sebagai pembanding, Bapenda DKI Jakarta menyampaikan bahwa lembaga pendidikan di wilayahnya tetap dikenakan PBB-P2, tetapi memperoleh potongan sebesar 50 persen.

Jika lembaga pendidikan mengajukan pengurangan lebih dari 50 persen, mereka wajib menyerahkan laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Model tersebut dinilai lebih adil karena negara tetap memberikan insentif, dengan transparansi keuangan sebagai kewajiban.

Kepala Bapenda Kota Palembang, Dr. Hj. Jamiah Haryanti, memaparkan kronologi dan sejumlah temuan yang menjadi pertimbangan pihaknya dalam menyikapi permohonan pengecualian PBB-P2 Yayasan IGM.

Ia menjelaskan, Bapenda sebelumnya pernah meminta audit oleh Inspektorat. Namun, saat itu IGM tidak bersedia menyerahkan laporan keuangan.

Pihak yayasan hanya memberikan satu lembar tulisan yang berisi sisa hasil usaha.

Baca juga: PII Musi Banyuasin Targetkan Penambahan 50 Persen Anggota, Siapkan 10 Program Strategis

Sekitar satu minggu sebelum rapat berlangsung, IGM baru menyerahkan laporan keuangan kepada Bapenda. Akan tetapi, laporan tersebut tidak dilengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), sehingga angka-angka di dalamnya belum dapat ditelusuri lebih lanjut.

Dalam laporan itu, terdapat dana investasi jangka panjang dan dana untuk pembayaran PBB. Namun, berdasarkan data Bapenda, tidak ada pembayaran PBB yang tercatat.

Temuan lainnya berkaitan dengan penerimaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2025. Dana tersebut tidak disajikan sebagai pendapatan dalam laporan keuangan IGM.

Padahal, IGM menerima dana BOSP dalam jumlah cukup besar untuk jenjang TK, SD, dan SMP dari Pemerintah Kota Palembang.

“Pengecualian PBB-P2 harus ada dasar yang kuat. Kami tidak bisa memberikan pengecualian hanya berdasarkan klaim sepihak,” ujar Jamiah dalam rapat tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa sebanyak 99 lembaga pendidikan swasta di Kota Palembang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, semuanya membayar PBB kepada Pemerintah Kota Palembang..

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyatakan akan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Ketua APEKSI untuk menjadi bahan sikap bersama pemerintah kota se-Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak memberikan tanggapan dalam rapat tersebut.

Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan final mengenai pengecualian PBB-P2 Yayasan IGM. Hasil pertemuan masih akan disimpulkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Palembang menyatakan menghormati proses pembahasan tersebut dan menunggu sikap resmi dari Kemendagri. (*)

Tinggalkan Balasan

error: Maaf ya, kalau beritanya bagus di share saja.