Sekayu,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya mencari alternatif pembiayaan guna memastikan pembangunan daerah tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan fiskal.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Webinar Series I “Creative Financing & Funding KPBU” bertema “Strategi Inovatif untuk Pembiayaan Infrastruktur Daerah”, yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Sekda Muba, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, yang menyoroti pentingnya inovasi pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Dalam arahannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai skema pembiayaan kreatif perlu mulai dimanfaatkan sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Kasad Soroti Pelanggaran Prajurit yang Viral, Komandan Satuan Diminta Bertindak Tegas
“Daerah harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan,” tegas Agus Fatoni.
Ia menjelaskan, tingkat daya saing suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi kualitas infrastruktur, efektivitas pemerintahan, iklim investasi, serta kemampuan dalam berinovasi. Indikator tersebut tercermin melalui Global Competitiveness Index (GCI), Logistics Performance Index (LPI), dan Global Innovation Index (GII).
Dalam pemaparannya juga dijelaskan bahwa negara-negara dengan sistem logistik terbaik seperti Singapura, Jerman, Belanda, dan Swiss mampu menciptakan biaya distribusi yang lebih efisien sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Karena itu, Indonesia perlu terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan internet hingga sektor energi.
Pada tingkat daerah, pemerintah didorong mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk pembangunan infrastruktur dasar, penyusunan studi kelayakan proyek, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberian berbagai insentif guna menarik investasi.
Baca juga: Wawako Pagar Alam Serukan Penguatan Koperasi dan Perang Melawan Narkoba
Meski demikian, pembangunan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBN maupun APBD. Berbagai instrumen creative financing diperkenalkan sebagai alternatif pendanaan, di antaranya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, green bonds, blended finance, carbon finance, filantropi, Corporate Social Responsibility (CSR), hingga investasi strategis.
Dalam webinar tersebut juga dipaparkan bahwa kemampuan pendanaan melalui APBN dan APBD baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan pembangunan. Sementara sekitar 60 persen sisanya memerlukan dukungan kolaborasi dari BUMN, BUMD, serta sektor swasta.
Kondisi itu menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk mulai memperluas pemanfaatan berbagai skema pembiayaan inovatif agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Selain itu, sesi diskusi juga mengulas berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah, mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal, kesiapan proyek, hingga belum meratanya pemahaman mengenai implementasi KPBU dan berbagai model pembiayaan kreatif.
