BeritaBerita Daerah

Pesangon Dikebiri Belasan Karyawan yang di PHK, Direktur SP2J : Kita Sudah ada PB

331
×

Pesangon Dikebiri Belasan Karyawan yang di PHK, Direktur SP2J : Kita Sudah ada PB

Sebarkan artikel ini
Ujang Panggarbesi, Direktur PT SP2J BUMD Pemerintah Kota Palembang, (foto Dokumentasi.Yon).

Palembang,SuaraMetropolitan

Belasan Karyawan SP2J unit Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di PHK mengaku pesangon yang diterima sudah Dikebiri atau separuh.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Direktur PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Ujang Panggarbesi membenarkan ada pemberian pesangon yang hanya separuh dan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Memang benar kita lakukan PHK kalau soal pesangon sudah sesuai aturan dan mereka sudah setuju dan bersedia menandatangani kesepakatan Perjanjian Bersama (PB) menerima pesangon separuh,”katanya, Jum’at (05/01/2024).

Baca juga : Pesangon Dikebiri, Belasan Karyawan SP2J BUMD Pemkot Palembang di PHK

Menurut Ujang, Rusunawa selama ini yang dikelola oleh SP2J selalu merugi dan dialihkan pengelolaannya ke UPTD PU Perkimtan kota Palembang.

“SP2J ijin pengelolaan berakhir pada 31 Desember 2023 lalu, dan saat ini akan di ambil pemerintah kota Palembang sedangkan PHK sudah kita beritahukan sejak tahun awal tahun lalu dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),”paparnya.

Sementara kata Ujang, unit SP2J yang lain tidak bisa mengcover belasan karyawan tersebut karena Perusahaan ini saat sedang dalam kondisi merugi dan efisiensi.

Baca juga : Kantor UPTB Samsat Palembang lV Segera Pindah di Kawasan Simpang BLK

“Kita tidak bisa menarik seluruh karyawan dari Unit Rusunawa karena itu sudah keputusan dalam RUPS,”ucapnya.

Sedangkan, dalam pengakuan korban PHK ada jajaran direksi yang juga di PHK dan dibayarkan seluruh menurut Ujang Direksi tidak terikat dengan ketenagakerjaan.

“Kalau direksi itu beda karena mereka itu bukan karyawan tapi pengurus dan juga pembayarannya diangsur itu juga tidak full, kalau korban PHK itu tidak setuju dengan pesangon yang kita berikan seharusnya menolak bukan menerima setelah itu koar-koar di media,”ujarnya.

Baca juga : Waspada Banjir, Pemkot Palembang Siagakan 500 Orang Pelihara Drainase dan Jaga Kolam Retensi

Tonton YouTube : Salah Kelola Hancur BUMD Kota Palembang SP2J dan Trans Musi

“Yang jelas mereka itu sudah menerima semua dan sudah buat surat pernyataan artinya mereka semua sudah sepakat dan tidak ada permasalahan lagi,”urainya.

Dilakukannya PHK jelas Ujang, selain berdasarkan keputusan RUPS juga mereka ketika bekerja di bawah UPTD Perkimtan nanti tidak double perusahaan.

“Kalau UPTD Perkimtan nanti memberdayakan mereka kan secara aturan enak, karena kalau tidak kita PHK mereka tidak bisa bekerja di UPTD Perkimtan,”jelasnya.

Selain itu juga, Perusahaan SP2J tidak bisa menampung belasan Karyawan tersebut karena kondisi sedang merugi. “Karyawan tetap hanya 10 dan siswanya pegawai kontrak, SP2J dak sanggup untuk mempertahankan mereka,”pungkasnya.

Ikuti Kami di Google News klik https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPvkpwwwje21BA?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID%3Aen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *