Palembang,SuaraMetropolitan – Seleksi Direksi Perumda Pasar Palembang Jaya kembali memantik polemik serius. Dugaan lolosnya peserta berstatus pengurus partai politik pada tahap administrasi dinilai menjadi sinyal melemahnya etika dan netralitas dalam rekrutmen pejabat badan usaha milik daerah (BUMD), sebuah kondisi yang berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Sorotan tersebut disampaikan pegiat antikorupsi Feri Kurniawan. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kekeliruan teknis semata, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan prinsip dasar tata kelola BUMD.
“Kalau benar ada peserta yang berstatus pengurus partai politik dan dinyatakan lolos administrasi, itu jelas patut dipertanyakan. Artinya, syarat yang sudah ditetapkan seolah tidak dijadikan rujukan utama,” ujar Feri kepada SuaraMetropolitan Jum’at (26/12/2025).
Menurutnya, larangan pengurus partai politik menduduki jabatan strategis di BUMD bertujuan menjaga independensi serta mencegah konflik kepentingan. Ketika ketentuan tersebut diabaikan, etika seleksi ikut dipertaruhkan.
“Ini bukan soal siapa orangnya, tetapi soal etika dan kepatuhan terhadap aturan. Jika sejak proses seleksi sudah bermasalah, wajar publik meragukan komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional,” katanya.
Lebih jauh, Feri mengingatkan bahwa keterlibatan kepentingan politik dalam pengelolaan BUMD membuka ruang risiko penyalahgunaan kewenangan, termasuk potensi praktik korupsi. Menurutnya, jabatan direksi yang sarat kepentingan berisiko digunakan sebagai alat balas jasa politik atau kepentingan kelompok tertentu.
“Ketika BUMD tidak dikelola secara independen, potensi intervensi sangat besar. Dari situ, risiko penyimpangan kebijakan, pengelolaan anggaran yang tidak sehat, hingga praktik korupsi bisa terjadi,” tegasnya.
Feri menekankan, Perumda Pasar memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang. Karena itu, posisi direksi seharusnya diisi oleh figur profesional yang bebas dari afiliasi politik aktif.
“BUMD mengelola uang dan kepentingan publik. Jika pengurusnya terikat kepentingan politik, yang dikorbankan bukan hanya etika, tetapi juga potensi kerugian keuangan daerah,” ujarnya.
K MAKI mendorong Pemerintah Kota Palembang dan panitia seleksi untuk bersikap transparan dengan membuka dasar penilaian dan kelulusan administrasi peserta yang dipersoalkan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan guna mencegah persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
“Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa etika bisa dikalahkan oleh kepentingan politik. Ini bukan hanya soal prosedur, tetapi juga upaya mencegah potensi praktik korupsi sejak dari hulu,” pungkas Feri.
Polemik seleksi Direksi Perumda Pasar Palembang Jaya ini menambah daftar kritik terhadap proses rekrutmen pejabat BUMD milik pemerintah kota Palembang yang sebelumnya juga terjadi kritikan terhadap seleksi direksi di Perumda Tirta Musi, yang dinilai harus dijalankan secara transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik demi menjaga integritas pengelolaan perusahaan daerah.
