Palembang,SuaraMetropolitan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menyatakan menerima Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna XV lanjutan yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos, MM, didampingi oleh Wakil Ketua Raden Gempita, SH, dan H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. Hadir pula Wakil Gubernur H. Cik Ujang, SH, mewakili Gubernur Sumsel, serta Sekda Drs. H. Edward Chandra, MH, jajaran OPD, Forkopimda, dan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Nopianto menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi sebelumnya dimaksudkan untuk memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:
“Pandangan umum dari Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Paripurna XV (15) dewan yang terhormat pada tanggal 11 Juni 2025 yang lalu, tiada lain adalah untuk menyelaraskan pandangan dan pendapat antara legislatif dengan eksekutif,” ujarnya.
Jawaban Pemprov atas Pandangan Fraksi
Wakil Gubernur Cik Ujang membacakan jawaban resmi Pemerintah Provinsi terhadap delapan fraksi yang menyampaikan masukan, kritik, dan pertanyaan.
Fraksi Golkar menyoroti realisasi pendapatan yang belum optimal, terutama Pendapatan Transfer yang hanya mencapai 91,27%. Hal ini dijelaskan akibat kurang salur Dana Bagi Hasil sebesar Rp982,36 miliar dari pusat, yang baru sebagian disalurkan.
Fraksi Gerindra mempertanyakan SiLPA sebesar Rp108,49 miliar. Pemprov menjelaskan bahwa dana tersebut antara lain dialokasikan untuk gaji ASN Januari 2025, dana BOS, dan kas BLUD.
Fraksi Nasdem mengangkat soal skala prioritas. Pemprov menegaskan bahwa penyusunan APBD 2024 mengikuti Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, dengan belanja fokus pada mandatory spending dan dukungan Pilkada serentak.
Fraksi PDI Perjuangan menyoal penurunan aset. Pemprov menjelaskan bahwa hal itu disebabkan turunnya TDF dan adanya reklasifikasi akun Kemitraan ke Properti Investasi sebesar Rp1,5 triliun.
Fraksi Demokrat mengkritisi BUMD yang belum memberi kontribusi signifikan. Pemprov menyampaikan evaluasi telah dilakukan melalui uji kelayakan direksi serta upaya perbaikan tata kelola.
Fraksi PKB menyentil rendahnya serapan belanja modal. Penjelasan Pemprov menyebutkan adanya pergeseran anggaran dan masa retensi proyek fisik yang belum selesai.
Fraksi PKS meminta jaminan kesejahteraan PPPK. Pemprov menjelaskan bahwa PPPK telah mendapat hak tunjangan sesuai aturan, dan kajian pensiun sedang dilakukan oleh PT Taspen.
Fraksi PAN meminta perhatian terhadap penyebaran narkoba. Pemprov menyatakan akan terus mengintensifkan sosialisasi lintas media dan melibatkan tokoh masyarakat.
Diterima dan Siap Dibahas Lebih Lanjut
Usai jawaban disampaikan, rapat diskors untuk memberi kesempatan fraksi menyampaikan sikap. Melalui juru bicara M. Nasir, S.Si, seluruh fraksi menyatakan menerima jawaban eksekutif dan siap melanjutkan ke tahap pembahasan teknis.
Rapat ditutup dengan penjelasan agenda selanjutnya. Pembahasan Raperda akan berlangsung antara 20–25 Juni 2025 di komisi-komisi bersama mitra kerja, disusul rapat konsultasi dengan Badan Anggaran, TAPD, dan Inspektorat pada 3 Juli 2025. Hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna XV tingkat II pada 7 Juli 2025 mendatang. (*)
