Palembang,SuaraMetropolitan – Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang agar tidak menyalahgunakan kewenangan, khususnya dalam pengawasan bangunan.
Ia menegaskan, kepala UPTD yang terbukti menerima uang dari pemilik bangunan setelah bangunan tersebut diberikan Surat Peringatan (SP) 1 akan ditindak tegas, bahkan terancam pemecatan.
Peringatan tersebut disampaikan Prima Salam saat memberikan arahan kepada jajaran Dinas PUPR dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Belum lama ini.
Baca juga: Prima Salam Tantang Kepala Dinas PUPR Benahi UPTD, Evaluasi Diberi Waktu 3 Bulan
Dalam arahannya, Prima Salam menegaskan bahwa praktik menerima uang dari pemilik bangunan setelah adanya tindakan administratif berupa SP1 tidak boleh terjadi. Ia meminta seluruh kepala UPTD menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional.
“Siapa saja kepala UPTD yang menerima uang setelah SP1 di-86-kan oleh pemilik bangunan, kita tindak tegas. Mata-mata kami ada di mana-mana. Ibarat kata Pak Prabowo, intel kami ada di mana-mana. Jadi, kita tindak tegas berupa pemecatan,” tegas Prima Salam.
Menurutnya, kepala UPTD merupakan bagian penting dari jajaran Dinas PUPR yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Palembang.
Baca juga: Kortastipidkor Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286,27 Miliar, 38 Objek Berada di Sumsel
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pejabat telah mengucapkan sumpah jabatan ketika dilantik. Karena itu, tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Selain menyoroti pengawasan bangunan, Prima Salam turut mengingatkan pentingnya pelayanan perizinan yang tidak mempersulit investor. Menurutnya, proses perizinan yang berbelit-belit dapat membuat investor enggan menanamkan modal di Kota Palembang.
“Setiap investasi yang ada di Kota Palembang ini tergantung izin. Kalau misalnya izin itu dipersulit, tentu si investor ini malas untuk investasi di Kota Palembang,” ujarnya.
Prima Salam kembali menekankan agar seluruh jajaran bekerja sesuai aturan dan tanggung jawab masing-masing. Ia tidak ingin ada aparatur yang justru memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan dari masyarakat maupun pemilik bangunan.
