Palembang,SuaraMetropolitan – Penanganan kasus penganiayaan terhadap dua jurnalis saat meliput aksi demonstrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menjadi perhatian. Pasalnya, setelah 28 hari berlalu sejak kejadian, pengusutan perkara tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
Dua jurnalis yang menjadi korban, Rachmad Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV, mengalami luka-luka akibat penganiayaan oleh sejumlah oknum berpakaian hitam pada Selasa (13/10/2026) sore. Keduanya bahkan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
Kondisi tersebut mendorong Koalisi Pers Sumsel kembali menyuarakan tuntutan agar kasus itu diusut hingga tuntas. Setelah sebelumnya menggelar Aksi Solidaritas Pers Jilid I pada Kamis (15/10/2026), yang dihadiri ratusan jurnalis se-Sumsel, Koalisi Pers Sumsel kembali mengadakan Aksi Simpatik Jilid II di depan Mapolda Sumsel, Rabu (11/11/2026) siang.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, mengatakan kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya menyangkut keselamatan individu, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Dia mengingatkan bahwa dalam Aksi Solidaritas Pers Jilid I, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumsel.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, menindak para pelaku, serta mengevaluasi seluruh rangkaian peristiwa bentrokan. Kapolda juga menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang dan kepolisian akan melawan premanisme.
Namun, menurut Ardhy, komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui langkah nyata. Karena itu, aksi jilid kedua digelar untuk meminta kepastian atas janji yang telah disampaikan sekaligus mendorong keterbukaan proses hukum.
Baca juga: “Dir Intel Copot, Asrul Tangkap!” Yel-yel Aktivis Menggema di Depan Polda Sumsel
Baca juga: 20 Laporan Karhutla Korporasi Masuk Penanganan Polda Sumsel
“Pernyataan itu adalah komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II, untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan di Palembang dengan mengungkap seluruh pihak yang terlibat, menangkap dan memproses para pelaku, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Kedua, menagih janji Kapolda Sumsel mengenai pelaksanaan investigasi menyeluruh. Koalisi Pers Sumsel meminta perkembangan dan hasil investigasi sebagaimana disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis pada Aksi Jilid I dapat dibuka kepada publik.
Ketiga, mendesak penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan UU Pers, selain ketentuan pidana lain yang relevan. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam menjalankan profesi.
Keempat, Koalisi Pers Sumsel memberikan tenggat waktu satu minggu sejak Aksi Simpatik Jilid II untuk melihat perkembangan penanganan perkara. Jika dalam kurun waktu tersebut belum ada kemajuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, mereka akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
Baca juga: Pengeroyokan Jurnalis Belum Tuntas, Koalisi Pers Sumsel Tuntut Kapolda Dicopot
Sejumlah lembaga yang akan didatangi meliputi Mabes Polri/Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM), serta Ombudsman Republik Indonesia.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar bentuk solidaritas kepada dua jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Lebih dari itu, gerakan ini merupakan perjuangan bersama untuk menjaga kemerdekaan pers, menegakkan hukum, serta memastikan tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban.
“Kami percaya bahwa kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun di atas penghormatan terhadap profesi, transparansi, serta penegakan hukum. Kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai pembungkaman sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, RM Resha A Usman, mengatakan Aksi Simpatik Jilid II menjadi pesan kepada kepolisian, khususnya Polda Sumsel, bahwa jurnalis se-Sumsel masih terus mengawal penyelesaian kasus penganiayaan tersebut.
Dia menegaskan AJI Palembang yang tergabung dalam Koalisi Pers Sumatera Selatan akan terus memperjuangkan pengusutan kasus pengeroyokan terhadap dua jurnalis hingga tuntas.
Menurutnya, aksi yang digelar di depan Polda Sumsel itu tidak hanya bertujuan membela profesi jurnalis, tetapi juga memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta. Hal tersebut dapat terwujud apabila jurnalis memperoleh jaminan keamanan ketika menjalankan tugasnya.
“Karena nyaris 1 bulan ini, kasus pengeroyokan terhadap jurnalis ini dinilai jalan di tempat. Tiga tersangka tanpa ada penambahan, padahal video bukti pengeroyokan sudah banyak beredar. Dan dugaannya, pelaku lebih dari 3 orang. Kami meminta kasus ini diusut tuntas, karena ini bukan hanya sekedar pengeroyokan. Tapi menjaga profesi jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang,” ungkapnya. (*)
