Jakarta,SuaraMetropolitan – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan integrasi jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat. Proyek ini dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan sistem logistik di wilayah Sumatera.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol menuju Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat yang digelar di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Penandatanganan MoU melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumsel, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk, serta PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H. Edward membacakan sambutan tertulis gubernur yang menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan hanya sebatas agenda administratif, tetapi menjadi langkah penting dalam pembangunan ekosistem logistik terintegrasi di Sumatera Selatan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang sejatinya sangat berharap dapat hadir langsung. Namun, karena agenda kedinasan lain yang tidak dapat ditinggalkan, beliau menugaskan kami untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada kesempatan penting ini,” ujar Edward.
Baca juga: Ratu Dewa: Kota Harus Merangkul, Bukan Menjauhkan Eks Napiter
Menurut Edward, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat memiliki posisi strategis bagi masa depan Sumsel. Pelabuhan tersebut diproyeksikan menjadi gerbang logistik utama Sumatera Selatan, pusat konektivitas ekspor-impor regional, sekaligus penggerak hilirisasi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Ia menyebut integrasi pelabuhan dengan jaringan jalan tol diyakini mampu menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta meningkatkan daya tarik investasi daerah.
“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan dunia usaha menunjukkan bahwa pembangunan besar hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat,” katanya.
Pemprov Sumsel, lanjut Edward, siap memberikan dukungan penuh melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan regulasi daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota, hingga fasilitasi penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Dalam nota kesepahaman tersebut, Pemprov Sumsel bertindak sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam mendukung sinkronisasi tata ruang, koordinasi daerah, dan kebijakan pendukung lainnya.
Baca juga: Cik Ujang: Masjid Harus Jadi Pusat Pembentukan Generasi Berakhlak
Edward juga menegaskan proyek tersebut diyakini membawa dampak ekonomi besar bagi daerah, mulai dari meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja baru, tumbuhnya kawasan industri, hingga mendorong hilirisasi batu bara dan komoditas unggulan lainnya.
“Dengan semangat Sumsel Maju Terus untuk Semua, kami siap bersinergi memastikan proyek strategis ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menjelaskan proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini telah tersambung hingga Sumatera Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.
Ia mengungkapkan proyek baru tersebut berupa pembangunan jalan tol penghubung dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.
“Dari backbone Tol Sumatera nantinya di pintu Tol Betung akan ada interline lagi tol menuju Tanjung Carat sekitar 80 kilometer. Kemudian ruas existing Palembang–Prabumulih juga akan didorong lagi sekitar 37 kilometer sampai Muara Enim,” kata Todotua.
Menurutnya, pembangunan akses tersebut dilakukan guna mendekatkan jalur distribusi dengan kawasan sumber daya alam dan pusat komoditas unggulan di Sumsel.
“Total investasi pembangunan tol ini kurang lebih sekitar Rp26 triliun,” ujarnya.
