Berita Daerah

DPRD Muba Soroti Realisasi APBD, Dorong Perbaikan Kinerja Pemerintah

×

DPRD Muba Soroti Realisasi APBD, Dorong Perbaikan Kinerja Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Sekda Musi Banyuasin, Syafaruddin.

Sekayu,SuaraMetropolitan – DPRD Kabupaten Musi Banyuasin bersama Pemerintah Kabupaten Muba menggelar rapat Badan Anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Muba, Senin (27/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, didampingi Wakil Ketua I Irwin Zulyani dan Wakil Ketua II Ahmadi. Hadir pula Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin, anggota Badan Anggaran DPRD, serta jajaran perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay mengatakan, evaluasi ini dilakukan untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah selama triwulan pertama, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

“Kami ingin mengetahui secara rinci perkembangan realisasi APBD pada triwulan pertama ini. Dari situ, kita bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.

Baca juga: Kejati Sumsel Tetapkan Dua Tersangka Obstruction of Justice Perkara DPMD Muba

Ia menambahkan, rapat tersebut juga menjadi forum bersama untuk mengulas berbagai persoalan dalam pelaksanaan anggaran, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan secara terukur.

Sementara itu, Sekda Muba Syafaruddin memaparkan bahwa realisasi fisik pada Triwulan I 2026 mencapai 15,93 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 11,46 persen. Untuk realisasi pendapatan daerah, tercatat sebesar 16,64 persen.

Meski demikian, ia mengakui kondisi keuangan daerah masih menghadapi tantangan, yang juga dialami oleh sejumlah daerah lain.

“Situasi ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada tahun 2023, 2024 hingga 2025,” kata Syafaruddin.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat secara bertahap setiap bulan guna mendukung kebutuhan belanja daerah.

Baca juga: Kejati Sumsel Geledah Kasus Sungai Lalan, Uang Rp367 Juta hingga Harley Davidson Disita

Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Muba Irwin Zulyani menilai pentingnya menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pelaksanaan APBD.

Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sekaligus memastikan program-program yang telah disepakati dapat berjalan optimal.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan sumber-sumber potensial lainnya.

“Optimalisasi PAD menjadi penting agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi,” ujarnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta pemaparan teknis oleh TAPD terkait evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan I 2026. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Asisten III Setda Muba Aidil Fitri, Kepala Bappeda Muba Mursalin, Kepala BPKAD Muba Riki Junaidi, Kepala BP2RD Muba Noor Yoseft Zaath, serta jajaran perangkat daerah lainnya yang tergabung dalam TAPD. (*)

Tinggalkan Balasan

error: Maaf ya, kalau beritanya bagus di share saja.