Muara Enim,SuaraMetropolitan – Upaya mengatasi kemacetan akibat angkutan batu bara di Kabupaten Muara Enim memasuki babak baru. Pembangunan empat flyover resmi dimulai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pembangunan flyover di perlintasan sebidang JPL 99 dan JPL 111, Kecamatan Ujan Mas, yang digelar di Balai Agung Serasan Sekundang, Kabupaten Muara Enim, Senin (6/7/2026).
Pembangunan tersebut merupakan bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama para pemangku kepentingan untuk mengurai kemacetan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat akibat tingginya aktivitas angkutan batu bara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengajak seluruh pihak mengingat kembali kondisi Sumatera Selatan pada periode 2011 hingga 2018. Saat itu, hampir setiap pekan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima aksi unjuk rasa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Muara Enim karena kemacetan yang tidak hanya menghambat akses menuju Palembang, tetapi juga jalur menuju Lampung.
“Setiap minggu masyarakat datang menyampaikan keluhan. Kemacetan sudah di luar batas. Bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga mengganggu perekonomian,” ujarnya.
Menurut Herman Deru, dampak kemacetan saat itu tidak hanya dirasakan dari sisi transportasi, tetapi juga menimbulkan persoalan kemanusiaan. Petani dari Pagaralam mengeluhkan hasil panennya membusuk karena perjalanan yang seharusnya ditempuh sekitar enam jam berubah menjadi belasan hingga puluhan jam. Bahkan terdapat laporan warga yang melahirkan di tengah kemacetan hingga pasien yang meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan penanganan medis.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai melakukan penataan angkutan batu bara. Langkah itu telah dirintis Herman Deru sejak menjabat Bupati OKU Timur dengan menutup jalan umum bagi angkutan batu bara. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat saat menjabat Gubernur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang penggunaan jalan khusus angkutan batu bara.
Baca juga: Generasi Muda Jadi Sasaran Narkoba, Pemkab Muba dan BNN Perkuat Sinergi Lewat Unit P4GN
Meski sempat menghadapi berbagai tantangan, kebijakan tersebut dinilai menjadi titik balik penataan angkutan batu bara di Sumatera Selatan.
“Dulu jalan khusus hanya ada milik Servo dan PT KAI, tetapi tidak banyak yang mau menggunakan karena berbayar. Setelah Pergub diterapkan dan didukung penuh aparat kepolisian serta seluruh pihak, kondisi mulai berubah. Masyarakat akhirnya bisa menikmati jalan yang lebih lancar,” katanya.
Menurutnya, pembangunan flyover tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas angkutan batu bara, tetapi juga menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai kondisi di Muara Enim mulai berubah dengan berkurangnya kemacetan dan debu batu bara di jalan umum.
“Pembangunan ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat. Yang kita integrasikan bukan hanya kepentingan komersial, tetapi juga kepentingan masyarakat dan pemerintah. Ketika logistik bergerak lebih cepat, ekonomi juga akan tumbuh,” tegasnya.
Ia menjelaskan pembangunan flyover akan berjalan seiring dengan pengembangan dermaga dan infrastruktur logistik lainnya agar kapasitas angkutan kereta api terus meningkat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bukit Asam Tbk, asosiasi pengusaha, maupun masyarakat.
Herman Deru menegaskan, penandatanganan perjanjian kerja sama merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai jadwal yang telah disepakati.
Baca juga: Wali Kota Beri Peringatan Tegas kepada ASN Palembang, Bonus Hanya untuk yang Berkinerja
“Tujuan kita bukan hanya membuat lalu lintas lebih nyaman, tetapi juga mempercepat logistik dan menggerakkan perekonomian karena waktu tempuh semakin singkat. Karena itu, persepsi seluruh pihak harus disatukan dan pelaksanaan harus disiplin,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Tidak ada satu pun pihak yang tidak terlibat dalam hajat besar ini. Ini adalah pekerjaan bersama yang sudah lama ditunggu masyarakat Sumatera Selatan dan harus kita selesaikan bersama,” katanya.
Pembangunan empat flyover di Kabupaten Muara Enim merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung kelancaran angkutan logistik batu bara tanpa mengganggu mobilitas masyarakat. Selain Flyover Ujan Mas, proyek ini juga mencakup Flyover Simpang Belimbing, Flyover Gunung Megang I, dan Flyover Gunung Megang II.
Seiring meningkatnya volume angkutan batu bara, pemerintah juga menyiapkan pengembangan infrastruktur logistik, termasuk proyek strategis nasional berupa pelabuhan pengumpan berskala besar di kawasan Keramasan. Kehadiran empat flyover tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran perjalanan kereta api pengangkut batu bara sekaligus arus lalu lintas di jalan umum.
Plt. Bupati Muara Enim, Ir. H. Sumarni, M.Si., menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan Flyover Gunung Megang I yang merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Bukit Asam Tbk.
Baca juga: Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, Lita Machfud Desak BPS Benahi Data Desil
Menurutnya, pembangunan tersebut menjadi harapan masyarakat yang telah lama menantikan solusi atas kemacetan akibat meningkatnya volume angkutan batu bara.
“Selama ini peningkatan volume angkutan batu bara yang melintas di jalur rel berdampak pada mobilitas masyarakat. Kemacetan, hilangnya waktu produktif, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga meningkatnya risiko kecelakaan menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat setiap hari,” ujar Sumarni.
Ia berharap Flyover Gunung Megang I menjadi solusi mendasar dalam mengurai kemacetan sehingga distribusi batu bara sebagai kepentingan nasional dapat berjalan seiring dengan aktivitas masyarakat.
Sementara itu, Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), I Gede Darmayusa, mengatakan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut menjadi momentum penting yang diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan, menegaskan bahwa keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh pelaksanaan setelah penandatanganan kerja sama.
“Setelah penandatanganan ini, pelaksanaan jauh lebih penting. Selama ini pelaksanaan sering terkatung-katung. Jangan kita ribet di administrasi, tetapi sebaliknya administrasi harus mendukung pelaksanaan operasi. Itu yang selalu saya tekankan agar operasi berhasil. Namun, juga tidak boleh sembrono. Kita ingin cepat, tetapi tetap tepat,” tegasnya.
Usai penandatanganan perjanjian kerja sama, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama rombongan meninjau lokasi pembangunan flyover di perlintasan sebidang JPL 99 dan JPL 111, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim.
