Palembang,SuaraMetropolitan – Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima audiensi Gerakan Masyarakat Sumatera Selatan Peduli Keadilan (GMSSPK) di Kantor Wali Kota Palembang. Pertemuan tersebut membahas penguatan konsolidasi internal organisasi sekaligus rencana kolaborasi program kerja yang akan disinergikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Senin (22/6/2026).
Dalam audiensi itu, GMSSPK memperkenalkan diri sebagai organisasi yang saat ini tengah melakukan konsolidasi kelembagaan. Menanggapi hal tersebut, Ratu Dewa berharap proses konsolidasi tidak hanya dilakukan di Kota Palembang, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan sesuai cakupan organisasi yang bersifat regional.
Selain itu, Ratu Dewa mendorong organisasi tersebut untuk segera membangun sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Cherly Panggar Besi, Perempuan Tangguh di Balik Ketertiban Kota dan Prestasi Olahraga Palembang
“Harapan saya, program-program mereka nantinya harus menyentuh langsung kepentingan warga Palembang. Silakan lakukan konsolidasi internal dan susun proposal kegiatan yang konkret,” ujar Ratu Dewa.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum GMSSPK Safrizal HZ didampingi Sekretaris Jenderal Zailani Zosh memaparkan 16 program kerja yang telah disusun untuk mendukung penggerakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.
Safrizal menjelaskan bahwa seluruh program tersebut berkaitan langsung dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Menurutnya, audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sinergi bersama Pemkot Palembang dalam menjalankan program-program yang berfokus pada kepentingan masyarakat.
Baca juga: Usia Perak Pagar Alam, Wali Kota Ludi Oliansyah Dorong Kolaborasi Menuju Kota Lebih Maju
“Kami di sini melakukan audiensi untuk bersinergi dengan Pemkot Palembang. Kami memaparkan 16 program OPD karena tujuan kami adalah penggerakan untuk masyarakat Kota Palembang. Alhamdulillah, dari 16 program tersebut sudah disetujui dan ke depan kita akan berkolaborasi langsung dengan Kepala Dinas (Kadis) terkait,” ujarnya.
Dari 16 program yang dipaparkan, salah satu yang menjadi unggulan berada pada sektor sosial melalui Posko Validasi Valit Anti Pungli Bansos. Program tersebut difokuskan pada pengawalan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan bantuan pemerintah, seperti PKH, KIS dan program sosial lainnya, dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Menurut Safrizal, hasil survei yang dilakukan di lapangan masih menemukan adanya ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
“Kami sudah turun dan survei ke lapangan. Banyak warga yang secara ekonomi di bawah justru tidak dapat bantuan, sementara yang (ekonominya) di atas malah dapat. Fokus kami adalah menjembatani masyarakat dan mengawal data ini agar tidak ada lagi ketimpangan,” tegasnya. (*)
