Jakarta,SuaraMetropolitan – Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi disahkan DPR RI menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap regulasi baru tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan menyatakan, berbagai hal yang dikhawatirkan terkait penerapan undang-undang tersebut telah diantisipasi melalui pembahasan bersama.
“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Baca juga: Dugaan Pemerkosaan Oleh Bupati Kupang, Komisi III Desak Penahanan Jika Bukti Mencukupi
Pengesahan UU Perampasan Aset ini juga berlangsung lebih cepat dari target yang sebelumnya disampaikan DPR kepada masyarakat, yakni 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.
Dengan demikian, DPR berhasil merampungkan pembahasan regulasi tersebut hampir satu bulan lebih awal dari tenggat yang telah ditetapkan.
“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Menurut Puan, penyelesaian undang-undang tersebut bukan karena adanya desakan ataupun proses yang terburu-buru. Namun, pembahasannya memang telah berlangsung selama 18 tahun dan dinilai mendesak untuk segera diselesaikan.
“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” paparnya.
Baca juga: Kortastipidkor Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286,27 Miliar, 38 Objek Berada di Sumsel
Dalam proses penyusunannya, DPR juga melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Perampasan Aset. Pihak-pihak yang dilibatkan mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa hingga sejumlah kelompok masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan, pihaknya telah menyelenggarakan 87 kali rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.
Selain itu, Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi dalam rangka pembahasan RUU tersebut. Sosialisasi juga dilakukan oleh anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan.
“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,“ terang Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan turut menegaskan bahwa pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati dan seksama. Ia juga menyebut proses pembahasannya dapat diakses oleh publik agar masyarakat bisa mengikuti serta mencermati setiap tahapan pembentukan undang-undang.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya. (*)












