Jakarta,SuaraMetropolitan – Komisi III DPR RI mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang. Kepolisian juga diminta tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak yang dilaporkan, meskipun yang bersangkutan merupakan pejabat publik.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius, cepat, dan profesional tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan pihak terlapor.
“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga meminta kepolisian tidak ragu mengambil tindakan hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan perlu dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Wakapolda Sumsel Temui 140 Jemaat GMI Bethlehem, Bahas Kerukunan dan Keamanan
“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Selain mendorong penanganan perkara oleh kepolisian, Habiburokhman menyampaikan bahwa partainya juga akan mengambil tindakan apabila dugaan tersebut terbukti. Sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan.
Ia turut mendorong agar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Bupati Kupang melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Terjatuh Saat Beraksi, Pria di Plaju Diduga Punya Rekam Jejak 18 Kasus Curanmor
Habiburokhman menilai, jabatan publik tidak boleh menjadi pelindung bagi seseorang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law), sekaligus memastikan hak korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut disebut bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut.
Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk mengumpulkan alat bukti serta memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penanganannya diharapkan berjalan secara objektif dengan tetap memberikan perlindungan kepada korban serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (*)











