JAKARTA, SuaraMetropolitan,— Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak di Indonesia.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi lanjutan setelah Indonesia berhasil mencatatkan capaian tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025, sehingga rakor ini penting untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun strategi agar capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sektor hulu, Polri berperan aktif menjembatani kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi persoalan permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis di Jawa Barat, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk menanam kembali sekaligus memperluas lahan jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Tak hanya fokus pada produksi, Polri juga memberikan perlindungan di sisi hilir dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan petani tidak lagi bergantung pada tengkulak yang kerap menekan harga. Sebagai langkah konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih adil.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung sesuai standar HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara sehat dan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu.
Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir demi terwujudnya ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani jagung Indonesia.(*)
