Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang mulai mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dengan melakukan validasi dan pendataan ulang terhadap sekitar 1,7 juta kendaraan yang ada di wilayahnya.
Langkah ini ditandai dengan dibukanya kegiatan distribusi blangko verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Ruang Rapat Parameswara, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota, termasuk Palembang, dengan melibatkan camat dan lurah sebagai pelaksana di lapangan.
Ratu Dewa menegaskan bahwa upaya menggali potensi pajak kendaraan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh unsur perangkat daerah.
“Ini penting bagi kita. Pekerjaan ini bukan kerja sektoral, tetapi membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari kita semua,” ujar Ratu Dewa.
Baca juga: Insiden CFN Palembang: Dokter Puskesmas Dempo Diduga Dikeroyok Lima Juru Parkir
Ia mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan di Kota Palembang mencapai sekitar 1,7 juta unit. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan.
“Kita butuh percepatan. Karena itu, validasi dan pendataan ini harus kita dukung bersama,” katanya.
Menurutnya, peran camat dan lurah menjadi sangat penting dalam memastikan program ini berjalan optimal, sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat.
“Kita harus menjadi teladan. Bapenda harus giat, tetapi tidak bisa bekerja sendiri. Camat dan lurah harus ikut membantu,” tegasnya.
Pelaksanaan pendataan ini ditargetkan berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan akan disertai evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.
Baca juga: Dugaan Pengeroyokan Dokter di CFN Palembang, Berikut Keterangan Pihak Dinas Pariwisata
“Harus ada evaluasi, mari kita bekerja bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui penyediaan data yang lebih akurat.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah secara bersama-sama. Potensi yang ada harus digali dengan data riil yang valid,” kata Rizwan.
Ia juga menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah merupakan kunci untuk mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.
“Dengan data yang akurat, pemerintah daerah di Sumatera Selatan dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat,” pungkasnya.
Di sisi lain, Camat Seberang Ulu II, Arya Andriana, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap berperan aktif dalam pelaksanaan validasi dan pendataan kendaraan di wilayahnya guna mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Pada prinsipnya kami mendukung penuh program ini dan siap membantu pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya. (*)
