OKI,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus mengintensifkan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 dengan mendorong peningkatan nilai Evaluasi Mandiri (EM) secara optimal. Berdasarkan hasil sementara, capaian EM OKI berada di angka 592,5, yang kemudian dijadikan dasar dalam merancang strategi percepatan pemenuhan indikator pada seluruh klaster penilaian.
Sekretaris Daerah OKI, Asmar Wijaya, menegaskan bahwa KLA tidak hanya sebatas penghargaan, tetapi merupakan bagian dari sistem pembangunan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana dan berkelanjutan, melalui integrasi komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata Asmar, Selasa (28/4/2026).
Baca juga: Potensi Pajak Besar, 1,7 Juta Kendaraan di Palembang Didata Ulang
Ia menyebutkan, hasil capaian saat ini harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat kinerja lintas sektor. Pemerintah daerah pun menargetkan peningkatan signifikan agar OKI kembali meraih penghargaan KLA dengan hasil yang lebih baik dibanding sebelumnya.
“Kita pernah meraih penghargaan KLA kategori Pratama tahun 2023. Tahun 2026 kita harus mampu meraih kembali penghargaan tersebut dengan capaian yang lebih tinggi,” ujarnya.
Penilaian KLA sendiri meliputi lima klaster utama, yakni hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Seluruh aspek tersebut menjadi fokus penguatan melalui sinergi program lintas perangkat daerah.
Baca juga: Dugaan Pengeroyokan Dokter di CFN Palembang, Berikut Keterangan Pihak Dinas Pariwisata
Kepala DPPPA OKI, Hj. Arianti, menambahkan bahwa optimalisasi evaluasi dilakukan guna memastikan setiap program pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup anak.
“Melalui penguatan evaluasi ini, kita ingin memastikan program daerah benar-benar mendukung keberlangsungan hidup, tumbuh kembang anak, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan,” kata Arianti.
Di sisi lain, Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak DPPPA Provinsi Sumatera Selatan, Yunedi, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi turut memberikan pendampingan, khususnya dalam proses penginputan data evaluasi agar indikator yang dinilai dapat terpenuhi secara akurat dan lengkap.
“Kami mendampingi operator dalam penginputan data evaluasi. Dengan kerja sama semua pihak, kami berharap seluruh klaster dapat terpenuhi dan OKI bisa meraih nilai maksimal menuju Kabupaten Layak Anak,” ujar Yunedi.
