Palembang,SuaraMetropolitan – Lanskap ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar. Di era kontemporer ini, ancaman tidak lagi sekadar berwujud agresi militer konvensional di tapal batas, melainkan telah bermutasi menjadi Perang Non-Militer (Asimetris) yang merangsek ke jantung pertahanan ideologi, ekonomi, informasi, dan psikologis-kultural bangsa.
Menyikapi dinamika tersebut, akademisi dan sosiolog Prof. Dr. Drs. H. R. Wijaya, M.Si., menegaskan pentingnya konsolidasi nasional yang kokoh untuk mengawal legitimasi pemerintahan dan menjaga stabilitas negara dari penetrasi kepentingan asing. Menurutnya, serangan opini yang sistematis terhadap kebijakan-kebijakan strategis nasional merupakan bentuk nyata dari operasi asimetris modern yang indikasinya sangat benderang di depan mata kita hari ini.
“Kita harus jujur melihat realitas geopolitik hari ini. Pihak asing yang tidak ingin melihat Indonesia tumbuh menjadi kekuatan mandiri dan perkasa, tidak lagi menggunakan peluru. Mereka menggunakan strategi ‘Kuda Troya’ memanfaatkan infiltrasi informasi, manipulasi narasi sejarah, serta memicu polarisasi opini di dalam negeri demi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional,” ujar Prof. Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Prof. Wijaya membeberkan sejumlah indikasi nyata dan aktual yang memperlihatkan bagaimana perang non-militer dan operasi penggiringan opini publik sedang bekerja di Indonesia saat ini, khususnya yang ditargetkan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto:
Pendelegitimasian Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Adanya pembentukan narasi luar negeri yang diamplifikasi di dalam negeri untuk mereduksi program investasi SDM jangka panjang ini sebagai beban fiskal yang tidak rasional. Penggiringan opini sengaja diarahkan untuk menumbuhkan ketidakpercayaan investor global sekaligus memicu kepanikan ekonomi domestik, dengan mengabaikan dampak penguatan struktur ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil.
Skeptisisme Sistematis Terhadap Swasembada Pangan dan Energi: Orkestrasi opini yang secara konsisten menyerang dan mencemooh target swasembada nasional. Pihak luar menggunakan analisis-analisis bias untuk menyebarkan pesimisme publik, menggambarkan langkah mandiri Indonesia sebagai proyek utopis, dengan tujuan agar Indonesia tetap bergantung pada skema impor komoditas dari jaringan pasar global.
Narasi Destruktif Terhadap Modernisasi Alutsista: Penggiringan opini yang membingkai langkah penguatan diplomasi pertahanan dan modernisasi alutsista yang dilakukan Presiden Prabowo sebagai tindakan “militeristik” atau pemicu ketegangan kawasan (arms race). Narasi ini sengaja diembuskan asing agar postur pertahanan Indonesia tetap lemah, inferior, dan mudah didekte oleh kekuatan geopolitik luar.
Gugatan Hukum Internasional dan Hambatan Dagang terhadap Hilirisasi: Serangan di bidang ekonomi melalui tekanan forum multilateral maupun regulasi ekspor sepihak, yang didesain untuk menjegal langkah berani Indonesia dalam menghentikan ekspor bahan mentah demi membangun kemandirian industri domestik.
Serangan Siber Terstruktur pada Infrastruktur Kritis: Meningkatnya intensitas peretasan terhadap pusat data strategis sebagai bentuk *cyber warfare* untuk menguji kerapatan pertahanan non-militer sekaligus menciptakan persepsi bahwa tata kelola keamanan negara di bawah pemerintahan baru rapuh.
Gagasan ini, menurut Prof. Wijaya, sangat sejalan dengan pisau analisis sejarawan Batara Hutagalung, yang secara konsisten mengingatkan bahwa pasca-kemerdekaan fisik, perang non-militer dari kekuatan eks-kolonial dan global tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika Indonesia berusaha memutus mata rantai ketergantungan melalui kebijakan-kebijakan berani di bawah kepemimpinan nasional, negara langsung dihadapkan pada benturan perang informasi (information warfare).
Lebih lanjut, Prof. Wijaya menyoroti bahwa doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan jawaban mutakhir dan paling relevan dalam menghadapi ancaman hibrida ini. Berdasarkan arah Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pertahanan non-militer menuntut keterlibatan aktif dari seluruh komponen bangsa, bukan hanya institusi pertahanan formal.
“Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan fondasi yang kuat bahwa kedaulatan dan kemakmuran tidak bisa dilindungi hanya dengan retorika. Diperlukan kekuatan riil. Ketika ada upaya-upaya terstruktur dari luar untuk mendelegitimasi kebijakan strategis pemerintah dengan menggunakan kaki tangan lokal atau penggiringan opini publik, maka respons kita harus satu komando, satu jajaran: lawan dengan kontra-narasi yang berbasis pada kebenaran data dan nasionalisme yang kuat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret untuk membangun benteng pertahanan psikologis-kultural tersebut, Prof. Wijaya menyatakan PD.PGRI SUMATERA SELATAN merencanakan untuk penyelenggaraan Pelatihan Bela Negara: “Menghadapi Perang Non-Militer dan Strategi Mempertahankan Legitimasi Kedaulatan Nasional”. Pelatihan intensif selama 3 hari ini ditargetkan untuk melatih kader-kader strategis pembentuk opini publik, mulai dari aktivis pemuda, akademisi muda, hingga pegiat media digital.
Melalui pelatihan ini, para peserta akan dibekali metodologi taktis Digital War Gaming untuk mendeteksi infiltrasi asing, memformulasikan pesan penangkal, dan memproduksi konten counter-opinion yang kreatif.
“Kita tidak boleh membiarkan ruang digital dan ruang opini kita didikte oleh kepentingan luar yang ingin melihat Indonesia tetap lemah. Pelatihan ini adalah ikhtiar ilmiah sekaligus taktis untuk melahirkan Kader Pertahanan Non-Militer yang siap menjaga marwah, martabat, dan legitimasi kedaulatan NKRI,” pungkas Prof. Wijaya.
