Bekasi,SuaraMetropolitan – Upaya menekan angka kecelakaan transportasi nasional dinilai tidak cukup hanya melalui pembenahan infrastruktur. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di sektor transportasi juga menjadi faktor penting yang perlu diperkuat.
Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mengatakan penguatan SDM melalui pendidikan vokasi perhubungan menjadi salah satu upaya penting untuk menekan angka kecelakaan, baik pada transportasi darat, laut maupun udara.
“Yang menjadi target kita sebenarnya adalah mengurangi kecelakaan, baik udara, laut, maupun darat. Darat ini, kalau kita memperhatikan, banyak juga kecelakaan yang sifatnya fatal,” ujar Hamka di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, persoalan kecelakaan transportasi darat tidak hanya berkaitan dengan faktor pengemudi, tetapi juga kondisi infrastruktur jalan. Karena itu, Komisi V DPR RI bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyepakati pembenahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol agar penerapannya dapat dimaksimalkan.
Baca juga: Menuju Transportasi Sumsel yang Terintegrasi, Prof Erika Soroti Lemahnya Konektivitas
Selain persoalan infrastruktur, Hamka menilai kompetensi SDM juga tidak boleh diabaikan. Ia menyinggung kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang hingga kini berujung pada proses hukum terhadap masinis yang berstatus terdakwa.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya tenaga kerja di sektor transportasi memiliki kemampuan yang benar-benar sesuai dengan bidangnya.
“Kita harus memikirkan sumber daya manusia kita itu harus benar-benar kita latih, apakah itu seorang pengajar atau operator. Kalau tidak, ini akan terjadi asal jadi saja,” tegasnya.
Hamka juga mengapresiasi keberadaan sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan yang mencakup berbagai matra transportasi, mulai dari udara, laut hingga darat. Pendidikan tersebut juga mencakup operator forklift yang dinilai memiliki peran dalam mendukung kegiatan di pelabuhan.
Ia berharap peserta didik yang menjalani pendidikan di sekolah-sekolah vokasi perhubungan benar-benar memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Dengan SDM yang terlatih dan kompeten, tingkat kecelakaan transportasi diharapkan dapat ditekan.
Baca juga: Ketidakwajaran Pangkat Pejabat di UNSRI: Jabatan Melonjak, Pangkat Tertinggal Jauh
Di sisi lain, Hamka turut menyoroti kebutuhan pembaruan teknologi simulator yang digunakan dalam pendidikan vokasi transportasi. Menurutnya, simulator pada berbagai matra, baik darat, laut maupun udara, sudah membutuhkan pembaruan.
Salah satunya simulator penerbangan yang membutuhkan penggantian chip agar dapat menyesuaikan dengan sistem penerbangan terbaru. Namun, kebutuhan pembaruan teknologi tersebut masih terkendala persoalan pembiayaan.
“Anggaran Republik ini tahun ini Rp4.100 triliun, Kementerian Perhubungan hanya mendapat sekitar Rp 32 triliun, itu pun ditambah Rp4 triliun saja, sehingga bisalah bergerak sedikit,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Hamka mengusulkan agar Komisi V DPR RI bersama jajaran Kementerian Perhubungan melakukan exercise atau kajian bersama sejak jauh hari sebelum penyusunan anggaran Tahun 2028.
Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar kebutuhan anggaran sektor pendidikan vokasi dapat disusun berdasarkan reasoning ilmiah dan kondisi faktual di lapangan. Kebutuhan itu mencakup peningkatan kualitas pendidikan sekaligus sarana dan prasarana.
“Ayo kita diskusi semua, betul-betul, sehingga kita bisa bayangkan seperti apa kebutuhan anggaran di sektor pendidikan vokasi. Kita harus bedakan dari sisi peningkatan kualitas dan dari sisi sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri,” pungkasnya. (*)
