Palembang,SuaraMetropolitan – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI menerima sejumlah aspirasi, masukan, bahkan keluhan terkait proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai pemangku kepentingan di Sumatera Selatan.
“Kedatangan kami ke Sumatera Selatan ini untuk belanja masalah. Artinya, kami mendengarkan langsung dari bawah. Setelah itu, kami akan membahasnya kembali dengan pemerintah untuk mencari solusi,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (5/2/2025).
Dede menjelaskan bahwa sejauh ini proses seleksi PPPK berjalan cukup baik. Dari total 1,7 juta tenaga honorer, sebanyak 1,4 juta sudah diangkat sebagai PPPK. Namun, masih ada sekitar 300 ribu tenaga honorer yang belum mendapatkan status tersebut.
“Masalahnya, setiap tahun terus ada penambahan tenaga honorer baru, termasuk mereka yang sebelumnya belum terdata. Ini yang kemudian menjadi persoalan,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan pegawai non-ASN yang telah bekerja lebih dari 10 tahun, tetapi tidak lulus seleksi PPPK. Menurutnya, tenaga honorer yang telah lama mengabdi seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih adil.
“Kalau yang tidak lulus masih muda, mereka bisa diberi kesempatan mengulang tes. Tapi kalau yang sudah berumur dan tidak lulus, menurut saya itu tidak bisa menjadi patokan. Mereka tidak perlu dites lagi karena sudah terbukti mengabdi selama lebih dari 10 tahun,” tambahnya.
