Pangkalan Balai,SuaraMetropolitan – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), dan sejumlah pihak terkait guna membahas penyelesaian aspirasi masyarakat mengenai ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan pintu gerbang (exit) Tol Pangkalan Balai. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten I Setda Banyuasin, Inspektur Kabupaten Banyuasin, para kepala perangkat daerah beserta perwakilannya, para kepala bagian, unsur Forkopimda, serta pihak terkait lainnya. Agenda ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat di Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III, dan Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, yang meminta pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian persoalan ganti rugi lahan melalui musyawarah.
Dalam arahannya, Bupati Askolani menjelaskan bahwa pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan akses tol tersebut dinilai akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Banyuasin.
Baca juga: Rotasi Besar di Polda Sumsel, PJU dan Lima Kapolres Resmi Berganti
“Permintaan pembangunan exit tol ini murni usulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Exit tol di Gandus lebih dekat dengan Kota Palembang, sedangkan di Betung cenderung memberikan akses ke wilayah Musi Banyuasin. Karena itu, Banyuasin membutuhkan exit tol sendiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Askolani.
Ia menuturkan, arus kendaraan di jalan nasional yang melintasi wilayah Banyuasin terus mengalami peningkatan, sementara penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk Exit Tol Pangkalan Balai, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat.
Meski pembangunan jalan tol tetap dilaksanakan sesuai rencana, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk terus memfasilitasi penyelesaian persoalan ganti rugi lahan dengan mengedepankan musyawarah. Langkah tersebut ditempuh agar hak masyarakat tetap diperhatikan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Hadirnya rapat ini adalah untuk mencari solusi terbaik. Saya berharap seluruh permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena jalan tol ini nantinya akan menjadi fasilitas yang dimanfaatkan oleh kita semua,” tegasnya.
Di akhir rapat, Bupati Askolani menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar terus memperkuat koordinasi dengan instansi teknis, aparat penegak hukum, serta perwakilan masyarakat dalam mengawal proses penyelesaian ganti rugi lahan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap kesepahaman dapat tercapai sehingga pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai berjalan lancar, memberikan kepastian bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuasin. (*)
