Palembang,SuaraMetropolitan – Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (UPMD) Tahun 2026 resmi digelar di Hotel Beston Palembang, Senin (27/04/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan berbasis desa di Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra menyampaikan bahwa saat ini Sumatera Selatan memiliki 2.853 desa. Dari jumlah tersebut, sekitar 18,9 persen telah berstatus desa mandiri, namun capaian itu dinilai masih perlu terus ditingkatkan.
“Banyak tantangan yang harus dihadapi. Desa saat ini menjadi ujung tombak program gubernur dalam membangun daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan harus menjadi pusat pelaksanaan program pemerintah sekaligus wadah penyerapan aspirasi masyarakat. Pembahasan teknis terkait hal ini menjadi bagian penting dalam Rakortekrenbang sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Menurutnya, pengelolaan urusan desa membutuhkan koordinasi teknis yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, termasuk hasil pertemuan Menteri Dalam Negeri bersama kepala daerah se-Sumatera yang menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja di desa.
“Desa harus mampu membuka lapangan pekerjaan, bukan justru menjadi tempat yang ditinggalkan. Diperlukan inovasi agar program yang dijalankan mampu menyerap sumber daya manusia di desa,” katanya.
Baca juga: Insiden CFN Palembang: Dokter Puskesmas Dempo Diduga Dikeroyok Lima Juru Parkir
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya dan kegiatan produktif di desa yang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Selain itu, keterkaitan desa dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka stunting turut menjadi perhatian. Saat ini, angka stunting di Sumsel tercatat sebesar 12,9 persen dan terus ditekan melalui berbagai program, seperti pelayanan posyandu bagi ibu hamil dan balita serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program-program ini sangat bermanfaat dan berdampak pada penurunan stunting,” ungkapnya.
Dalam pengendalian inflasi, peran Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) juga dinilai penting. Program ini mendorong ketahanan pangan di tingkat desa, termasuk pengelolaan komoditas strategis seperti cabai yang kerap menjadi penyumbang inflasi.
“GSMP berkaitan erat dengan pengendalian inflasi dan tidak lepas dari dukungan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya inovasi desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada di tengah keterbatasan dana transfer. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pemanfaatan aset desa dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi.
Baca juga: Heboh Tarif Parkir CFN, Dishub Palembang Ungkap Fakta di Balik Video Viral
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk berpikir inovatif, mengoptimalkan potensi desa, serta menyiasati keterbatasan dana transfer,” tegasnya.
Pembangunan desa juga didorong melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah persoalan infrastruktur, khususnya jalan desa di kawasan eks transmigrasi yang memerlukan penanganan bersama.
Rakortekrenbang ini sendiri menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan, terutama dalam menyelaraskan, menyinkronkan, dan memvalidasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
“Tujuan utama kita adalah memastikan target pembangunan terakomodasi dalam dokumen perencanaan serta didukung penganggaran yang tepat,” ujarnya.
Baca juga: Momentum Halal Bihalal, Tokoh Sumbagsel Kompak Dorong Kemajuan Daerah
Hasil Rakortekrenbang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“Saya meminta seluruh peserta proaktif dalam pembahasan teknis, menyatukan pandangan, serta menyepakati program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan,” katanya.
Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan aktif, produktif, serta menghasilkan kesepakatan yang menjadi fondasi penyusunan RKPD yang lebih berkualitas, terukur, dan akuntabel.
“Perencanaan yang baik tidak lahir dari satu pemikiran, melainkan dari kolaborasi berbagai pihak dengan tujuan yang sama. Sinergi adalah kunci. Rakortekrenbang hari ini menjadi langkah awal merajut ide menjadi rencana pembangunan yang kokoh dan berdampak,” pungkasnya.
Mengakhiri sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutupnya. (*)
