Di Sengketakan Ke KIP Provinsi, Pemdes Rimun Purworejo Akhirnya berikan LPJ Desanya

SEMARANG (Metro Indonesia) — Pemerintah Desa Rimun Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Akhirnya bersedia memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan anggaran dana desa Tahun 2020 kepada DPC IPJT Kabupaten Purworejo.
Ungkapan kesediaan memberikan LPJ itu di sampaikan Kepala Desa Rimun dalam sidang mediasi sengketa terkait keterbukaan Informasi Publik di kantor KIP Provinsi Jawa Tengah Semarang pada Rabu Tanggal 20 April 2020.
Sidang mediasi tersebut di hadiri langsung oleh ketua IPJT Kabupaten Purworejo M. Fauzi selaku pemohon dan Kepala Desa Rimun, Chaliludin Budi Nugroho sebagai termohon.
Dalam hal ini Ketua IPJT Kabupaten Purworejo menjelaskan bahwa sidang mediasi itu di laksanakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa antara DPC IPJT Purworejo dan Pemerintah Desa Rimun terkait keterbukaan Informasi Publik.
“Sengketa ini memang saya ajukan atau saya laporkan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah, karena pemerintah Desa Rimun kurang terbuka terhadap kami dalam memberikan Informasi Publik,” terangnya.
M Fauzi lebih lanjut mengatakan Sebelumnya DPC IPJT Kabupaten Purworejo telah meminta informasi tersebut melalui surat yang di ajukan ke PPID Desa Rimun, namun tidak mendapatkan tanggapan, setelah di ajukan melalui sidang Komisi Informasi Jawa Tengah dan sesuai Undang-undang keterbukaan informasi publik No.14 Tahun 2008 serta penjelasan majelis hakim bahwa laporan pertanggung jawaban bukan termasuk rahasia negara dan boleh diinformasikan kepada khalayak umum, maka Kepala Desa Rimun bersedia memberikan LPJnya.
“Sementara itu dalam sidang mediasi pemerintah Desa Rimun menyatakan bersedia memberikan dokumen LPJ kepada DPC IPJT Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu sampai tanggal 11 Mei sejak di tandatangani kesepakatan sidang mediasi,” pungkasnya.
(Bambang S/MI)