Palembang,SuaraMetropolitan – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2026 mencapai 75,28. Angka tersebut meningkat 0,52 poin atau 0,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 74,76.
Meski mengalami peningkatan, pertumbuhan IPM Sumsel pada 2026 tercatat mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi meskipun seluruh dimensi pembentuk IPM, meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, mengalami peningkatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Kota Palembang menjadi daerah dengan capaian IPM tertinggi, yakni 83,67. Disusul Kota Lubuk Linggau dengan 80,44. Sementara itu, Kabupaten Empat Lawang berada pada posisi terendah dengan IPM sebesar 71,29, sedikit di bawah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang mencapai 71,40.
Kepala BPS Provinsi Sumsel, Wahyu Yulianto, mengatakan tingginya IPM Kota Palembang tidak terlepas dari posisinya sebagai ibu kota provinsi yang memiliki ketersediaan fasilitas dan akses pelayanan relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari dimensi kesehatan, mulai dari ketersediaan dokter, rumah sakit hingga Puskesmas. Begitu pula pada dimensi pendidikan yang didukung berbagai fasilitas sekolah negeri maupun swasta, mulai jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
“IPM paling tinggi berada di Kota Palembang, karena Palembang ibu kota provinsi segala fasilitas ada. Komponen-komponen tadi, dimensi kesehatan itu salah satu ketersediaan dokter, rumah sakit, Puskesmas dan akses kesehatannya jauh relatif lebih bagus,” ujar Wahyu, saat diwawancarai, Kamis (5/11/2026).
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tembus 5,06 Persen, Ini Sektor Pendorongnya
“Dimensi pendidikan mulai dari guru, fasilitas pendidikannya, sekolah-sekolah swasta, negeri semua ada, jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dari sisi ekonomi Palembang juga terbesar dibandingkan kabupaten yang lain,” sambungnya.
Sementara itu, mengenai posisi Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah dengan IPM terendah, Wahyu menjelaskan bahwa capaian tersebut masih masuk dalam kategori tinggi karena berada di atas angka 70.
Ia menyebut, salah satu kemungkinan yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang relatif lebih terbatas dibandingkan wilayah lainnya.
“IPM terendah di Kabupaten Empat Lawang, tapi masih masuk kategori tinggi karena 71-an. Kita lihat bukan hanya titik, tetapi rentang kategorinya. Yang memengaruhi mungkin karena kabupaten baru, sehingga fasilitas kesehatan dan pendidikannya mungkin lebih kecil ketersediaannya dibandingkan wilayah lain,” jelasnya.
Ketika disinggung mengenai Kabupaten PALI yang juga merupakan daerah hasil pemekaran, tetapi memiliki IPM sedikit lebih tinggi dibandingkan Empat Lawang, Wahyu mengatakan perbedaan tersebut tidak bisa hanya dilihat berdasarkan usia pembentukan suatu daerah.
Berdasarkan data BPS, IPM PALI mencapai 71,40, sedangkan Empat Lawang sebesar 71,29. Keduanya masih berada dalam kategori pembangunan manusia tinggi.
Baca juga: Palembang Tercatat Tertinggi Pengguna Narkoba di Sumsel, Ratu Dewa Perintahkan OPD Bergerak
Wahyu menilai, untuk melihat perbedaan capaian tersebut, perlu dilakukan pendalaman terhadap program pemerintah di masing-masing daerah, khususnya dalam meningkatkan pendidikan masyarakat dan menekan angka putus sekolah.
Ia menjelaskan, salah satu indikator pendidikan dalam penghitungan IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menggambarkan rata-rata lama pendidikan formal penduduk berusia 25 tahun ke atas.
“Kita tidak bisa bandingkan mengapa IPM ini lebih rendah atau lebih tinggi jika dibandingkan sama-sama kabupaten baru. Kalau kita urutkan memang lebih tinggi sedikit, tetapi sama-sama 71 sekian juga. Mungkin PALI lebih tinggi,” katanya.
“Jadi kita lihat juga bagaimana program pemerintah di masing-masing wilayah untuk pendidikan. Dilihat dari berapa lama sekolah usia 25 tahun, itu berapa lama sekolahnya, jenjang sekolahnya sampai jenjang berapa, itu dirata-ratakan. Program pemerintah di suatu wilayah untuk menekan angka putus sekolah juga bisa dilihat, harus didalami nantinya,” tambah Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu mengingatkan bahwa pembangunan manusia membutuhkan proses panjang sehingga dampak kebijakan pemerintah tidak selalu bisa langsung terlihat dalam waktu singkat.
Menurutnya, intervensi terhadap persoalan kemiskinan maupun inflasi dapat memberikan dampak lebih cepat. Berbeda halnya dengan peningkatan IPM yang membutuhkan investasi berkelanjutan, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Memang indikator IPM itu kalau kita lakukan intervensi sekarang, belum tentu bulan berikutnya langsung terasa, tetapi sifatnya investasi. Beda dengan kita mengintervensi angka kemiskinan atau inflasi. Kalau misalnya harga cabai naik, tinggal didrop saja, maka akan langsung terasa dampaknya. Berbeda dengan intervensi IPM,” ungkapnya.
Baca juga: PP 54/2017 Sebut Dirut BUMD dari Anggota Direksi, Tirta Musi Palembang Angkat dari Luar
“IPM itu jangka panjang. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang mungkin kebermanfaatannya akan terlihat pada periode berikutnya. Apa yang dirasakan sekarang mungkin juga merupakan berkat program pemerintah sebelumnya,” jelas Wahyu.
Secara keseluruhan, BPS mencatat pembangunan manusia di Sumsel selama periode 2022–2026 mengalami kemajuan dengan rata-rata peningkatan IPM sebesar 0,95 persen per tahun. Dari 72,48 pada 2022, meningkat menjadi 75,28 pada 2026.
Peningkatan tersebut didukung perbaikan pada seluruh dimensi pembentuk IPM. Pada dimensi kesehatan, umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,77 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,65 tahun menjadi 12,66 tahun. Sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 8,91 tahun menjadi 8,92 tahun.
Adapun pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp12,935 juta. Angka tersebut meningkat Rp519 ribu atau 4,18 persen dibandingkan tahun 2025.
Di tingkat kabupaten/kota, perubahan status pembangunan manusia juga terjadi pada Kota Lubuk Linggau yang meningkat dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi dengan capaian IPM 80,44.
Dengan demikian, dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, terdapat dua daerah yang telah mencapai kategori pembangunan manusia sangat tinggi, yakni Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Sementara 15 kabupaten/kota lainnya masih berada dalam kategori tinggi.
