Palembang,SuaraMetropolitan – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menegaskan bahwa hilirisasi sektor pertambangan di Sumatera harus dilakukan dengan pendekatan yang berkeadilan. Ia menekankan, manfaat dari hilirisasi tidak boleh hanya dinikmati oleh investor, tetapi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
“Sumatera memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa, khususnya di sektor energi dan mineral. Tapi kita tidak bisa hanya bicara soal ekspor bahan mentah. Saatnya kita dorong hilirisasi agar nilai tambahnya dirasakan di dalam negeri, bukan hanya untuk investor, tapi juga masyarakat sekitar,” ujar Anggia saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Palembang, Senin (23/6/2025).
Lebih lanjut, Anggia mendorong agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya mengejar keuntungan semata. Pemerintah dan BUMN, menurutnya, harus hadir sebagai solusi yang menjawab kebutuhan sosial dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip ESG (Environment, Social, Governance) secara nyata.
Baca juga: 23 Ribu Kasus Sifilis, DPR Soroti Lemahnya Perlindungan Generasi Bangsa
Sebagai provinsi kaya energi, Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam sektor pertambangan nasional. PT Bukit Asam Tbk, sebagai salah satu BUMN strategis, menargetkan produksi batu bara lebih dari 50 juta ton di tahun 2025. Meski demikian, perusahaan ini juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat program CSR, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga pelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya.
Di sisi lain, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Sumatera Utara juga menjadi sorotan. Sebagai satu-satunya produsen aluminium nasional, Inalum terus membangun kemitraan dengan industri dalam negeri, khususnya di sektor otomotif dan energi terbarukan.
Namun tantangan seperti efisiensi energi dan keberlangsungan pasokan bauksit masih menjadi perhatian. Untuk itu, Inalum berharap dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah guna memperkuat daya saing industri aluminium nasional di pasar global. (*)
