Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) meluruskan informasi mengenai realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya sempat disebut hanya mencapai 2,5 persen dalam pembahasan bersama Komisi VII DPR RI.
Pemprov Sumsel menegaskan, angka tersebut bukan menggambarkan persentase penyerapan terhadap total alokasi KUR Sumsel. Angka 2,5 persen merupakan perbandingan parsial antara penyaluran KUR Sumsel dan total penyaluran KUR secara nasional.
Faktanya, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian UMKM dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumsel, penyaluran KUR di Sumatera Selatan telah mencapai Rp8,08 triliun hingga November 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 91,04 persen dari total alokasi plafon sebesar Rp8,88 triliun. Capaian ini menempatkan Sumsel pada peringkat kesembilan dari 34 provinsi di Indonesia, dengan jumlah penerima mencapai 101.083 debitur UMKM.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Monitoring Penyerapan KUR yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Sumsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).
Dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, Nana Riana, memaparkan perkembangan penyaluran KUR berdasarkan skema pembiayaan dan sektor usaha.
Dari sisi skema, penyaluran KUR di Sumsel didominasi skema mikro dengan kontribusi sebesar 65,78 persen. Sementara berdasarkan sektor ekonomi, pertanian, perburuan, dan kehutanan masih menjadi penerima pembiayaan terbesar.
Nilai penyaluran pada sektor tersebut mencapai Rp4.969,33 miliar atau 61,44 persen dari total KUR yang telah disalurkan di Sumatera Selatan.
Nana juga mengungkapkan perubahan posisi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi. Kabupaten Musi Banyuasin kini menempati posisi pertama sejak Maret 2026, menggantikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang sebelumnya mempertahankan peringkat tersebut selama empat tahun berturut-turut.
“Jumlah penyaluran tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin yang baru menduduki peringkat ini dari Bulan Maret 2026 Dimana pada tahun-tahun sebelumnya Kabupaten OKI yang menduduki peringkat pertama penyaluran selama 4 tahun berturut-turut,” ungkapnya.
Terkait informasi yang menyebut realisasi KUR Sumsel hanya berada di kisaran 2 persen, Nana memastikan angka tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Kami sempat kaget ketika ada informasi yang menyebut realisasi KUR Sumsel hanya 2 persen, karena data kami tidak menunjukkan hal itu. Data yang sebenarnya membuktikan bahwa kinerja penyaluran di Sumsel sangat positif dan tidak seperti yang disangkakan,” tegas Nana.
Sementara itu, Edward Candra menyampaikan apresiasi kepada perbankan serta seluruh instansi yang telah berkoordinasi dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di Sumatera Selatan.
Baca juga: Zulfikar: Palembang Bukan Hanya Kota Pempek dan Ampera, tetapi Kota Pahlawan
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kanwil DJPb dan seluruh perbankan, realisasi penyaluran KUR telah mencapai lebih dari 91 persen dari target yang ditetapkan.
“Dari hasil konfirmasi kepada pihak Kanwil DJPb dan seluruh perbankan, capaian Sumsel dari target Rp8,88 triliun sudah tersalurkan Rp8,08 triliun atau 91,04 persen. Ini capaian yang sangat luar biasa dan menunjukkan progres yang sangat baik,” ujar Edward.
Dengan sisa waktu sekitar satu setengah bulan sebelum berakhirnya tahun 2026, Edward optimistis seluruh target penyaluran KUR dapat direalisasikan hingga mencapai 100 persen.
Optimisme tersebut didukung oleh tren penyaluran perbankan yang rata-rata mencapai 500 debitur setiap bulan. Bahkan, sejumlah bank disebut telah menyerap tambahan kuota yang dialihkan dari provinsi lain karena tingginya permintaan pembiayaan di Sumsel.
“Dengan sisa waktu yang ada, perbankan optimistis tidak ada kendala berarti. Posisi kita saat ini sudah on the track untuk mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Selain capaian penyaluran KUR, kondisi perekonomian Sumatera Selatan juga menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,06 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera, dengan kontribusi mencapai 13,77 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Sumatera.
Pemprov Sumsel turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan konstruktif dari pimpinan maupun anggota Komisi VII DPR RI. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama perbankan penyalur untuk mengoptimalkan program KUR, pengembangan desa wisata, serta pemberdayaan UMKM.
Kanwil DJPb Sumsel juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemprov Sumsel, BI, OJK, dan kalangan perbankan. Langkah tersebut dilakukan guna mengoptimalkan penyaluran KUR hingga akhir tahun 2026.
