Palembang,SuaraMetropolitan – Pemerintah Kota Palembang menekankan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap pemberian hibah harus melalui mekanisme yang jelas, transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, saat membuka Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD. Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.
Ratu Dewa mengatakan, sosialisasi tersebut diperlukan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak mengenai prosedur dan persyaratan pemberian hibah. Pasalnya, masih terdapat perbedaan persepsi dalam penerapan kebijakan hibah di lingkungan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa hibah bukan bantuan yang secara otomatis dapat diterima setiap tahun. Penganggarannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi, termasuk Standar Pelayanan Minimal serta alokasi wajib untuk pendidikan dan infrastruktur.
Terlebih, ruang fiskal Kota Palembang yang terbatas membuat setiap pengajuan hibah harus dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, dana APBD merupakan uang masyarakat sehingga setiap penggunaannya harus memberikan manfaat yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam proses pengajuan, seluruh proposal hibah wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait. Usulan tersebut juga harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS hingga ditetapkan dalam APBD.
Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, tahapan pengusulan akan dimulai pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Selanjutnya, forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat dilaksanakan pada akhir Februari 2027.
Ratu Dewa juga meminta setiap proposal disusun secara lengkap, terukur, dan mencantumkan peruntukan secara spesifik berdasarkan kebutuhan nyata. Selain itu, persyaratan administrasi dan legalitas calon penerima harus dipenuhi, termasuk bagi instansi vertikal, badan, maupun lembaga yang mengajukan bantuan.
Ia menegaskan, dana hibah tidak boleh digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun alat tulis kantor (ATK). Pemberian hibah juga tidak bersifat rutin ataupun berkesinambungan. Karena itu, kegiatan yang diajukan harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan.
Untuk menghindari penyimpangan, perangkat daerah yang bertugas melakukan evaluasi diminta bekerja secara objektif dengan memeriksa aspek legalitas, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian usulan terhadap sasaran pembangunan daerah.
Proses tersebut harus dilaksanakan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Ratu Dewa juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan janji pemberian hibah di luar prosedur yang telah ditetapkan.
Selain proses evaluasi, ketertiban pencatatan administrasi menjadi perhatian penting. Seluruh tahapan pemberian hibah, mulai dari pengajuan, verifikasi, penganggaran hingga penyaluran, harus tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Adapun penyaluran dana baru dapat dilakukan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani. Penerima hibah berkewajiban menggunakan anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak terpakai ke Kas Daerah.
Menurut Ratu Dewa, pengelolaan hibah yang akuntabel juga menjadi bagian dari perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Hal itu sekaligus menjadi tindak lanjut atas rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai langkah lanjutan, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, untuk menyusun alur kerja yang terperinci.
Alur tersebut mencakup tata cara penerimaan proposal, proses verifikasi, batas waktu pengajuan, hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pihak yang mengusulkan hibah.
Baca juga: KUR Sumsel Tembus Rp8,08 Triliun, Pemprov Luruskan Informasi Penyerapan 2,5 Persen
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Palembang berharap lembaga penerima maupun calon penerima hibah memahami seluruh ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemberian hibah dapat berjalan tertib dan transparan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menyoroti pentingnya kesamaan pemahaman antara pihak pemberi dan penerima hibah dalam menjalankan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Fatoni menjelaskan, penerima hibah terlebih dahulu harus mengajukan proposal yang memuat rincian kebutuhan penggunaan dana. Realisasi penggunaannya pun wajib sesuai dengan peruntukan yang telah diajukan.
“Nanti penggunaannya juga harus sama dengan proposal yang diajukan. Kemudian pemberi hibah melakukan verifikasi baru kemudian menetapkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab atas penggunaan dana sepenuhnya berada pada penerima hibah. Sebab, dana yang telah disalurkan tersebut nantinya menjadi objek pemeriksaan.
Dalam kesempatan itu, Fatoni turut mengapresiasi opini yang dinilai cukup baik dari berbagai lembaga pemeriksa, termasuk BPK dan auditor lainnya. Sosialisasi tersebut juga menjadi sarana menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, DPRD, hingga organisasi kemasyarakatan.
Selain membahas mekanisme hibah, Fatoni turut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi optimalisasi pendapatan.
Ia memaparkan lima strategi utama peningkatan PAD, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, dan inovasi.
Melihat besarnya potensi yang dimiliki Kota Palembang, Fatoni berharap seluruh elemen dapat bersinergi untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya PAD.
