Palembang,SuaraMetropolitan – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Penegasan itu disampaikan saat apel gabungan dan halal bihalal Pemprov Sumsel Tahun 2026/1447 Hijriah yang digelar usai libur panjang Idul Fitri, di Palembang, Senin (30/3/2026) pagi.
Dalam arahannya, Herman Deru menekankan bahwa efisiensi harus dipahami sebagai bentuk kontribusi ASN kepada negara, namun tidak boleh memunculkan persoalan baru, termasuk meningkatnya angka pengangguran.
“PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan sebagai bagian dari ASN. Kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai karena itu justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kebijakan di sejumlah daerah lain yang merumahkan PPPK dengan dalih efisiensi. Namun, langkah tersebut dipastikan tidak akan diterapkan di Sumatera Selatan, karena efisiensi masih dapat dilakukan di sektor lain tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.
Baca juga: Aduan Tembus 80 per Hari, Masalah Lampu Jalan di Palembang Jadi Sorotan
“Selama kita bisa melakukan efisiensi di bidang lain, tidak perlu mengambil langkah memutuskan hubungan kerja. Itu akan menambah pengangguran dan berdampak luas,” ujarnya.
Selain menjamin keberlanjutan PPPK, Herman Deru juga memastikan bahwa Pemprov Sumsel tidak melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja (tukin). Ia pun meminta seluruh ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk tetap bekerja optimal dan meningkatkan kinerja.
“Sumsel termasuk daerah yang tidak memotong TPP dan tukin. Jadi, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja optimal,” katanya.
Dalam suasana halal bihalal, Gubernur turut mengajak seluruh ASN menjadikan momentum tersebut sebagai awal untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, loyalitas, dan responsivitas.
Baca juga: Hindari Ego Sektoral, Sekda Palembang Dorong Kolaborasi Lintas OPD
Menurutnya, efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, melainkan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah tetap berjalan, terutama pada sektor prioritas seperti infrastruktur.
“Efisiensi adalah bagian dari kontribusi kita kepada negara, tetapi pelaksanaannya harus cermat agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Menutup arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa ASN merupakan panutan masyarakat yang harus mampu menjadi contoh dalam mendukung program pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Dengan semangat halal bihalal, mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kinerja, dan bersama-sama menjaga kesinambungan pembangunan di Sumatera Selatan,” pungkasnya.
Usai apel, Gubernur bersama Sekretaris Daerah dan jajaran kepala OPD melaksanakan halal bihalal dengan seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel. (*)
