BeritaPeristiwa

Provinsi Bali Tertinggi Kasus Bunuh Diri, Pemerintah Harus Benahi Kesejahteraan Masyarakat

×

Provinsi Bali Tertinggi Kasus Bunuh Diri, Pemerintah Harus Benahi Kesejahteraan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Anggota DPR RI I Nyoman Parta.

Jakarta,SuaraMetropolitan Anggota DPR RI I Nyoman Parta mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk turut serta menangani kasus bunuh diri yang semakin meningkat, terutama di Provinsi Bali. Berdasarkan laporan yang ia terima pada tahun 2023, ada 135 orang di Bali yang memilih untuk bunuh diri. Angka ini merupakan angka kasus bunuh diri tertinggi tingkat nasional.

Melihat tren kasus bunuh diri meningkat, dirinya menilai faktor pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi salah satu penyebab sejumlah masyarakat memilih bunuh diri. Demikian hal tersebut disampaikannya melalui rilis media, di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Baca juga: Rencana Cuti Bersama Hakim se-Indonesia Tuntut Kenaikan Gaji, Pemerintah Harus Segera Merespons

“Kasus bunuh diri tertinggi ada pada masyarakat Bali, khususnya Gianyar, sebagai daerah pariwisata kena imbas, sehingga harga barang-barang cukup mahal. Impitan ekonomi tinggi, Bali memiliki risiko dan stres tinggi,” tutur Parta.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan orang-orang yang memilih bunuh diri juga terjepit oleh sistem pengupahan tenaga kerja yang tidak adil dan tuntutan kebutuhan pokok yang semakin menjulang tinggi. Ia pun menyayangkan BPJS belum bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi orang pasca bunuh diri.

Baca juga: Pesan Puan di HUT ke-79 TNI: Jangan Lupakan Rakyat!

Oleh karena itu, Parta mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah di Bali, mendukung program pendampingan sekaligus terapi bagi para penyintas bunuh diri dengan jasa psikolog. Selain isu bunuh diri, ia menyoroti upah pekerja di Bali yang sangat kecil.

Dirinya menerangkan banyak pekerja pariwisata di Bali yang bertahun-tahun bekerja malah masih berstatus daily worker. Sebab itu, ia meminta seluruh kepala daerah dan anggota DPRD kabupaten dan DPRD Provinsi Bali membenahi sistem proteksi pekerja di Bali.

“Diperlukan jalan keluar dari semua pihak, pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat umum untuk bekerja bersama mengatasi berbagai permasalahan komplek ini,” tandas politisi asal Guwang ini. (*)

Ikuti Kami di Google News klik https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPvkpwwwje21BA?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID%3Aen

Tinggalkan Balasan