Jakarta,SuaraMetropolitan – Rencana TNI Angkatan Darat merekrut 24 ribu tamtama untuk memperkuat ketahanan pangan mendapat sorotan dari anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Ia mengingatkan agar TNI tetap berpegang pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Dalam keterangan resminya, Rabu (11/6/2025), TB Hasanuddin menyampaikan bahwa meskipun prajurit TNI memang dapat berperan dalam ketahanan pangan saat kondisi perang, dalam situasi damai tugas tersebut sebaiknya dijalankan oleh kementerian teknis.
“Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” ujarnya.
Baca juga: Pelecehan oleh Polisi: Legislator Minta Polri Bersihkan Institusi dari Predator Berseragam
Sebelumnya, Kadispen TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa rencana rekrutmen 24 ribu tamtama ini berkaitan dengan pembentukan struktur baru bernama Batalyon Teritorial Pembangunan. Pasukan ini akan dibagi menjadi empat kompi: pertanian, peternakan, medis, dan zeni, dan akan ditempatkan di seluruh Indonesia untuk mendukung pembangunan di 514 kabupaten/kota.
TB Hasanuddin menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta, dengan konsep utama perang berlarut. Dalam skenario perang, penyediaan logistik seperti bahan pangan sangat krusial untuk memperpanjang daya tahan perlawanan.
Baca juga: Raja Ampat Bukan untuk Ditambang: DPR Ingatkan Penutupan Izin Tambang Jangan Cuma Jadi Gimik
“Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” katanya.
Namun, ia menegaskan, saat damai, pembangunan ketahanan pangan bukan menjadi tugas utama TNI.
“Dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” tutupnya. (*)
