Palembang,SuaraMetropolitan – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menekankan pentingnya kualitas data dalam mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang meraih penghargaan peringkat III kategori Indeks Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Penghargaan Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Harper Palembang, Selasa (27/10/2026).
Pemberian penghargaan itu berdasarkan piagam Nomor 400.14.11/174/Setda.IX/2026 yang ditetapkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada 27 Oktober 2026.
Aprizal mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas upaya Pemkot Palembang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, penerapan Satu Data Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
Baca juga: Pajak Belum Lunas, Universitas dan Sekolah IGM Catat Tunggakan Rp2,33 Miliar
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat dibutuhkan dalam mendukung pengambilan kebijakan serta pembangunan daerah,” ujar Aprizal.
Ia menegaskan, penerapan Satu Data Indonesia membutuhkan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam memastikan data yang dikumpulkan, dikelola, dan disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Karena itu, Pemkot Palembang akan terus memperkuat koordinasi dan integrasi data sektoral antar perangkat daerah agar informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
“Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas data di setiap perangkat daerah. Dengan data yang baik, perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif,” kata Aprizal.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, harus berlandaskan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Herman Deru, ketersediaan data berkualitas semakin penting di tengah keterbatasan anggaran daerah. Dengan dukungan data yang tepat, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Baca juga: Pengeroyokan Jurnalis Belum Tuntas, Koalisi Pers Sumsel Tuntut Kapolda Dicopot
Ia juga menekankan pentingnya peran sekretaris daerah dan kepala perangkat daerah dalam memastikan informasi yang dibutuhkan pimpinan tersedia secara berkala. Para pejabat diminta tidak hanya menunggu permintaan data, tetapi juga proaktif menyampaikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.
“Jangan melihat kalau pengambil kebijakannya pimpinan di daerah itu nunggu bertanya. Harusnya ini terus disuplai,” tegas Herman Deru.
Gubernur mengingatkan bahwa penyediaan data tidak boleh hanya dilakukan menjelang pembahasan anggaran. Data yang akurat harus tersedia secara berkelanjutan karena dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di setiap OPD.
Selain itu, Herman Deru meminta aparatur pemerintah proaktif meluruskan informasi yang keliru atau diragukan kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Apabila terdapat data yang tidak sesuai fakta, perangkat daerah terkait harus memberikan klarifikasi berdasarkan informasi yang valid.
“Perbaiki rilis data itu kepada masyarakat. Jika ada di medsos menyebarluaskan data yang keabsahannya dipertanyakan, sanggah dengan data yang benar dan fakta. Tidak boleh mendiamkan, saya minta itu dijawab. Karena kalau kita diamkan itu sama saja kita membenarkan data yang salah,” ujarnya. (*)
