Palembang,SuaraMetropolitan – Ketergantungan terhadap subsidi menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan. Pengelola didorong mencari sumber pendapatan alternatif melalui optimalisasi aset, kerja sama periklanan, hingga pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik keperintisan LRT Sumatera Selatan bertema “LRT Sumatera Selatan Next 2026: Meningkatkan Kualitas, Menguatkan Integrasi, dan Mewujudkan Transportasi Inklusif” yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) di Hall Golden Sriwijaya, Selasa (20/10/2026).
Ketua Pusat Unggulan Riset Transportasi Multimoda, Erika Buchari, menilai kemandirian finansial perlu menjadi perhatian dalam pengembangan LRT Sumsel. Menurutnya, pengelola perlu memikirkan sumber pendapatan lain agar operasional layanan tidak terus bergantung pada subsidi pemerintah.
“Kita ada kekhawatiran bagaimana kita tidak bisa lama-lama disubsidi, harus jadi mandiri. Masalahnya, regulasi belum memudahkan income yang lain, misalnya periklanan. Kita juga harus mendekati dinas-dinas dan universitas untuk berlangganan LRT, kerja sama periklanan, juga mengembangkan TOD (Transit Oriented Development). Di luar itu belum dihidupkan. Layanan integrasi belum optimal,” paparnya.
Selain persoalan pendapatan, Erika menyoroti belum optimalnya integrasi layanan LRT dengan moda transportasi lainnya. Ia menyebutkan, saat ini terdapat delapan layanan feeder, tetapi masih ada wilayah yang membutuhkan dukungan serupa, di antaranya Kertapati dan Alang-Alang Lebar.
Ia juga menyinggung alokasi 10 persen PAD untuk transportasi sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung pengembangan layanan transportasi publik.
Dalam pembahasan mengenai Public Service Obligation (PSO), Erika turut menyoroti target load factor atau tingkat keterisian penumpang sebesar 70 persen. Menurutnya, target tersebut tidak harus menjadi patokan utama karena dapat membebani konstruksi layanan, sementara tingkat keterisian LRT Sumsel saat ini baru mencapai 38 persen dari kapasitas 332 penumpang.
Baca juga: Menuju Transportasi Sumsel yang Terintegrasi, Prof Erika Soroti Lemahnya Konektivitas
Karena itu, ia mengusulkan agar pengembangan LRT tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penumpang, tetapi juga memprioritaskan kualitas pelayanan dan pemanfaatan aset yang tersedia.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bidang Layanan Hukum III C, Eko Prianggono, menyampaikan bahwa optimalisasi aset dapat dilakukan melalui penyewaan, kerja sama dengan mitra, serta pengembangan unit usaha.
“Diharapkan ini bisa menekan APBN dan memacu BLU untuk menghasilkan pendapatan sendiri,” ujarnya.
Upaya mencari sumber pendapatan alternatif tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai keberlanjutan pengelolaan LRT Sumsel. Di satu sisi, pengelola diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, sedangkan di sisi lain kualitas pelayanan dan keterjangkauan transportasi bagi masyarakat tetap harus diperhatikan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Arif Anwar, berharap biaya keperintisan yang dialokasikan dapat mendorong peralihan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Menurutnya, penyelenggaraan layanan publik tersebut bertujuan memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna transportasi.
Baca juga: “Dir Intel Copot, Asrul Tangkap!” Yel-yel Aktivis Menggema di Depan Polda Sumsel
Aspek kualitas pelayanan juga menjadi perhatian Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Dr. Otok Kuswandaru. Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, ia menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pusat dari pelayanan publik.
“LRT bukan hanya soal transportasi. LRT adalah pelayanan publik yang menghubungkan masyarakat dengan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi untuk mencari penghasilan,” ujarnya.
Otok juga menekankan pentingnya menindaklanjuti masukan pengguna agar peningkatan pelayanan tidak hanya didasarkan pada laporan statistik, tetapi juga pengalaman masyarakat selama menggunakan transportasi publik.
Senada dengan itu, Asisten Deputi Perluasan, Aksesibilitas, dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyebutkan bahwa pelayanan berkualitas harus didukung kepastian layanan, kesiapan operasional, penanganan gangguan, dan keselamatan.
“Penting juga untuk inklusivitas: fasilitas harus berfungsi, informasi visual dan suara tersedia, bantuan petugas, serta dukungan akses digital. Ini bagian dari transformasi pelayanan,” kata dia.
Dalam diskusi tersebut, Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DPD Sumatera Selatan juga memberikan masukan mengenai peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Mereka menekankan pentingnya fasilitas bagi tunanetra, trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas, serta pelibatan pengguna disabilitas dalam perencanaan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sri Darmawati, mengungkapkan bahwa kantornya, Museum Balaputradewa, dan sejumlah sekolah di kawasan tersebut belum terlayani feeder. Ia mengusulkan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan transportasi umum kepada generasi muda.
Berbagai masukan tersebut menegaskan bahwa pengembangan LRT Sumsel membutuhkan keseimbangan antara keberlanjutan pembiayaan, peningkatan kualitas layanan, perluasan integrasi antarmoda, dan pemenuhan kebutuhan seluruh pengguna.
Melalui optimalisasi aset, pengembangan unit usaha, serta kerja sama dengan berbagai pihak, LRT Sumsel diharapkan dapat memperluas sumber pendapatan sekaligus memperkuat perannya sebagai transportasi publik yang andal, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
