Palembang,SuaraMetropolitan – Pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian tunggakan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Pemenuhan Komitmen dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Program JKN Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung Tahun 2026, yang digelar di Ballroom Novotel Palembang Hotel, Kamis (27/08/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan Program JKN, sekaligus membahas langkah penyelesaian kewajiban dan upaya mencegah munculnya persoalan serupa pada masa mendatang.
Baca juga: KPPU Tegaskan Beras Premium 10 Kg Masih Rp156 Ribu, Beda Data dengan Disdag Akan Didalami
Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menekankan pentingnya pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban JKN tahun 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta melakukan langkah antisipasi agar tidak muncul kewajiban baru pada 2027.
Menurutnya, penganggaran yang dilakukan tepat waktu serta validasi data menjadi bagian penting dalam menjaga pemenuhan kewajiban JKN secara berkelanjutan.
“Komitmen yang kita bangun pada hari ini bukan semata-mata komitmen untuk menyelesaikan angka tunggakan, namun untuk menjaga keberlanjutan sebuah sistem yang menjadi tumpuan masyarakat ketika menghadapi risiko kesehatan,” tegasnya.
Baca juga: KPPU Bongkar Titik yang Disorot dalam Tata Niaga Beras Sumsel
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., turut menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program JKN.
Banyuasin disebut telah dua tahun berturut-turut menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dan terus berupaya memenuhi kewajiban sebagai peserta JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
Erwin berharap konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan JKN dapat menjadi perhatian dan memperoleh apresiasi. Menurutnya, apresiasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi kabupaten/kota untuk terus menjaga kepatuhan, sekaligus meningkatkan kualitas kepesertaan dan pelayanan JKN bagi masyarakat.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat tata kelola Program JKN. Dengan pemenuhan komitmen yang dilakukan secara konsisten, perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat diharapkan tetap terjaga, termasuk tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.
