Palembang,SuaraMetropolitan – Isu belanja pegawai dan keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, dalam arahannya menegaskan pentingnya menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat agar seluruh program berjalan efektif dan berdampak nyata.
“Pemprov Sumsel siap memastikan perencanaan pembangunan daerah linier dengan perencanaan nasional. Ini penting agar seluruh program berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, gubernur memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan serta membina pemerintah kabupaten/kota agar tetap berada dalam koridor pembangunan nasional, namun tetap responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dalam forum tersebut, Herman Deru secara khusus menyoroti kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027 yang dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota.
Baca juga: Palembang Bersiap Rayakan Hari Tari Sedunia, Ribuan Penari Akan Tampil
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan tenaga PPPK agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, seperti meningkatnya angka pengangguran. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran harus tetap mempertimbangkan aspek sosial serta pembangunan sumber daya manusia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan di Sumatera Selatan tetap harus berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional, sekaligus menyesuaikan dengan karakteristik wilayah.
“Provinsi adalah bingkai dari kabupaten/kota. Capaian pembangunan yang baik merupakan hasil kerja bersama. Karena itu, kita harus mengintegrasikan seluruh kekuatan agar tidak terjadi disorientasi pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Sumatera Selatan saat ini tengah berada dalam fase transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, namun tetap akuntabel dan sesuai regulasi. Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri dalam forum tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan sinkronisasi pembangunan.
Dalam hal prioritas, pembangunan di Sumatera Selatan tetap difokuskan pada sektor infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: Tegas! MKD DPR RI Batasi TNKB Khusus, Satu Kendaraan Satu Pelat
Selain itu, Herman Deru juga mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan dukungan regulasi dari pemerintah pusat agar daerah memiliki ruang lebih luas untuk berinovasi.
Menutup arahannya, ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap konsisten terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan tidak melakukan revisi yang berpotensi mengganggu sinkronisasi dengan pemerintah pusat.
“Saya harap kabupaten/kota konsisten. Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih kepada Sumatera Selatan. Mari kita wujudkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya perubahan cara kerja dalam tata kelola pemerintahan di era saat ini, yang menuntut kecepatan dan ketepatan hasil.
“Cara mengelola pemerintahan hari ini berbeda. Kita dituntut menjadi aparatur yang tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil dan andal. Proses harus cepat, output harus tepat,” ujarnya.
Baca juga: Satgas Dibentuk, Pemkot Palembang Percepat Realisasi Sekolah Rakyat
Ia menyebutkan, terdapat empat kunci sukses pembangunan nasional, yakni visi nasional yang konsisten lintas generasi, kemandirian nasional, pemerintahan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Bima Arya juga menilai Indonesia tengah berada pada momentum strategis untuk menjadi salah satu dari lima besar kekuatan ekonomi dunia, yang didukung oleh bonus demografi.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menanggapi aspirasi Gubernur Sumsel terkait pentingnya payung hukum yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan serta kejelasan sistem transfer pusat ke daerah.
Ia pun mengapresiasi capaian Sumatera Selatan dalam pengendalian inflasi serta angka stunting yang relatif rendah secara nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Kepala Bappenas RI Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Tri Dewi Virgiyanti, perwakilan DPRD Sumsel M. Nasir, perwakilan Pangdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainuddin, perwakilan Kapolda Sumsel Kombes Pol Budi Suryanto, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Sumatera Selatan. (*)
