Palembang,SuaraMetropolitan – Sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai urusan pemerintahan berjalan efektif, sekaligus menjaga setiap kebijakan tetap berada dalam koridor regulasi.
Hal tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Sumatera Selatan di Hotel The Zuri, Jumat (11/9/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., yang juga bertindak sebagai Dewan Pengawas Forsesdasi Komwil Sumsel, mengatakan posisi sekretaris daerah menjadi sentral karena menjadi muara dari berbagai urusan pemerintahan.
Menurutnya, Forsesdasi tidak hanya menjadi wadah integrasi antarpemerintah daerah, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan berbagai kepentingan dan kewenangan yang ada di masing-masing wilayah.
“Ini yang paling penting yang menjadi dasar kita bertemu hari ini. Kita bisa sharing informasi dan solusi bersama agar persoalan-persoalan yang ada dapat kita selesaikan dengan kekuatan bersama,” ujar Edward di hadapan para sekretaris daerah kabupaten/kota.
Baca juga: Karhutla 90 Hektare di Padang Sugihan Terkendali, Kondisi Gajah Dipastikan Aman
Ia menilai, tantangan seorang sekretaris daerah semakin kompleks karena tuntutan birokrasi mengharuskan pemerintahan bergerak cepat, namun tetap harus berpedoman pada regulasi yang berlaku.
Dalam arahannya, Edward kemudian menguraikan tiga persoalan utama yang dihadapi seorang sekretaris daerah.
Pertama, profesionalisme dalam membimbing kepala daerah untuk menyukseskan visi, misi, serta janji-janji politik kepada masyarakat. Berbagai program strategis tersebut harus dicermati dan diterjemahkan secara tepat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan agar dapat mendukung pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
Kedua, efektivitas koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Koordinasi tidak boleh hanya berhenti pada rapat, tetapi harus diukur dari sejauh mana berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan masyarakat.
Baca juga: PKP Kejaksaan RI Angkatan I dan II Belajar Pelayanan Publik di Palembang
Ketiga, menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian dalam merumuskan rekomendasi bagi pimpinan. Sekda dituntut menjadi benteng utama untuk memastikan setiap kebijakan tetap berjalan sesuai koridor hukum, di tengah keterbatasan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut.
“Oleh karena itu, kita juga perlu bijaksana di tengah tuntutan tugas yang ada dan kewenangan yang terbatas yang diberikan kepada seorang sekretaris daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forsesdasi Komwil Sumsel, H. Apriyadi, M.Si., mengapresiasi terselenggaranya Muswil tersebut di tengah kesibukan dan keterbatasan waktu para sekretaris daerah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, agenda utama Muswil yakni memilih dan memberikan amanah kepada kepengurusan baru untuk mengoordinasikan roda organisasi Forsesdasi Provinsi Sumatera Selatan pada periode mendatang.
“Alhamdulillah, hari ini rapat atau pertemuan Forum Sekda se-Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan. Hari ini kita sepakati untuk memberikan amanah dan tugas kepada rekan-rekan sekda kabupaten/kota untuk mengoordinasikan urusan organisasi Forsesdasi Sumsel untuk tahun-tahun berikutnya,” pungkas Apriyadi.
