Palembang,SuaraMetropolitan – Tingkat inflasi Kota Palembang pada September 2026 tercatat sebesar 2,40 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2026 yang berada pada level 2,48 persen.
Meski melandai, sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan harga masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang, terutama komoditas pangan dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si. dalam kegiatan rilis resmi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2026 dan Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang, Kamis (1/10/2026).
Ratu Dewa menegaskan, transparansi dan penyampaian data secara berkala menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan, khususnya untuk mengantisipasi perkembangan harga sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi.
“Transparansi dan penyampaian data secara berkala menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan, khususnya untuk mengantisipasi perkembangan harga sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi,” kata Ratu Dewa.
Inflasi Palembang pada September 2026 masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Sejumlah faktor turut memengaruhi perkembangan harga pada September. Dampak lanjutan fenomena El Nino serta kondisi cuaca panas dan kemarau panjang berpengaruh terhadap ketersediaan sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai.
Baca juga: Jangan Sampai Nilainya Tinggal Slogan, Zulfikar Bicara Pancasila di 1 Oktober
Kondisi cuaca tersebut menyebabkan bunga cabai rontok dan gagal panen di sejumlah daerah. Akibatnya, pasokan menjadi lebih terbatas dan berdampak terhadap kenaikan harga.
Selain komoditas pangan, perubahan harga sejumlah BBM nonsubsidi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.
Harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter. Dexlite naik dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter, sedangkan Pertamina Dex meningkat dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.
Ketersediaan beras premium kemasan lima kilogram juga menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Palembang.
Dalam pengendalian inflasi, Pemkot Palembang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menerapkan strategi 4K, yakni ketersediaan, keterjangkauan atau kestabilan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Pada aspek ketersediaan, strategi dilakukan melalui kerja sama antardaerah, operasi pasar dan rencana penambahan cadangan pangan.
Sementara dari sisi kestabilan harga, pemerintah mendorong pelaksanaan pasar murah di tingkat kecamatan dan kelurahan guna menjaga daya beli masyarakat serta mencegah terjadinya panic buying.
Baca juga: MDR QRIS Tak Boleh Dibebankan ke Konsumen, Bank Mandiri Disebut Tahu Praktik SPBU Palembang
Kelancaran distribusi dilakukan melalui rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar dan pengaturan lalu lintas. Adapun komunikasi efektif diperkuat melalui penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta koordinasi dengan daerah penghasil dan distributor maupun agen komoditas.
Di sisi lain, sektor pariwisata Kota Palembang menunjukkan perkembangan dari sisi perjalanan wisatawan nusantara. Pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 550.381 perjalanan, meningkat 3,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Sementara itu, tingkat hunian hotel berbintang mengalami perubahan. Hotel bintang empat mencatat tingkat hunian 60,91 persen pada Agustus 2026, turun dari 66,56 persen pada Juli 2026.
Hotel bintang lima juga mengalami penurunan, dari 56,78 persen pada Juli menjadi 52,95 persen pada Agustus 2026.
Dari sisi rata-rata lama menginap, tamu asing dan nasional pada hotel berbintang tercatat lebih tinggi dibandingkan hotel non-bintang. Rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 1,38 malam, sedangkan hotel non bintang mencapai 1,14 hari.
Ratu Dewa menilai pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata merupakan bagian yang saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ketersediaan pangan, stabilitas harga, kelancaran distribusi dan komunikasi publik yang efektif dinilai turut menciptakan kondisi yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Pemerintah Kota Palembang juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, TPID Kota Palembang dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong peningkatan sektor pariwisata.
Sinergi lintas sektor akan terus diperkuat dengan menjadikan data sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga stabilitas ekonomi dan pembangunan Kota Palembang dapat terus berjalan secara berkelanjutan. (*)
